Ciptakan Lulusan Siap Bekerja

Ciptakan Lulusan Siap Bekerja

Ciptakan Lulusan Siap Bekerja
Ciptakan Lulusan Siap Bekerja

Dalam upaya menciptakan lulusan yang siap bekerja Pusat Pengembangan Karir Universitas Katolik Parahyangan menggelar UNPAR Career Expo & Seminar (UCES) 8 – 2019.

Acara yang memepertemukan antara mahasiswa, alumni dengan beberapa

perusahaan sebagai pengguna lulusan Universitas Parahyangan ini diselenggarakan rutin setiap tahun.

Koordinator Divisi Publikasi dan Dokumentasi UCES 8 2019, Karissa Dwi Samudera melalui siaran pers-nya mengatakan, melalui Career Expo, para mahasiswa atau alumni dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan sebagai pengguna lulusan yang sedang mencari tenaga kerja, agar mereka mendapatkan kesempatan untuk direkrut.

”Seminar Karir sebagai rangkaian kegiatan UNPAR Career Expo & Seminar 8 – 2019, sudah sukses diselenggarakan di Kampus UNPAR, Jalan Ciumbeluit No. 94 Bandung, pada tanggal 16 – 18 September 2019,” kata Karissa.

Menurutnya, untuk rangkaian acara kedua, pihaknya akan menyelenggarakan Career Expo. Acara akan dilaksanakan selama dua hari yaitu pada 20-21 September 2019.

”Untuk acara ini (Career Expo) kita selenggarakan di Haris Hotel, Jalan

Ciumbuleuit No. 50 – 58, Bandung,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam Career Expo tersebut, akan ada presentasi dari beberapa perusahaan. Kemudian pada hari berikutnya atau pada 22 September akan ada recruitment.

”Career Expo kali ini ada 31 perusahaan dan 4 instansi pendidikan yang terlibat,” jelasnya.

Dia menegaskan, dari seluruh rangkaian kegiatan UCES 8 – 2019, pihaknya tidak

memungut biaya apapun kepada seluruh peserta.

”Kami mengundang seluruh mahasiswa atau yang baru lulus untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami berharap acara ini bisa bermanfaat bagi semua peserta. Khususnya bagi mahasiswa dan lulusan Unpar,” pungkasnya.

 

Baca Juga :

Ribuan Siswa PAUD Gaungkan Budaya Lokal

Ribuan Siswa PAUD Gaungkan Budaya Lokal

Ribuan Siswa PAUD Gaungkan Budaya Lokal
Ribuan Siswa PAUD Gaungkan Budaya Lokal

Sekitar 1.500 siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Bandung menampilkan kreasi seni dan lagu, kaulinan tradisi di Taman Lalu Lintas Ade Irma Nasution, Rabu (18/9). Kegiatan ini merupakan Pembinaan Kreativitas Anak Usia Dini dengan mengusung tema Budaya Lokal di Era Digital.

Para siswa PAUD memainkan surser, cingciripit, tali karet. Mereka juga

mempertunjukan tarian tradisional Sunda. Kegiatan yang digagas Dinas Pendidikan Kota Bandung ini juga menjadi ajang untuk meningkatkan daya motorik para anak.

“Perkembangan kecerdasan kreativitas dan kemampuan emosi, merupakan aspek yang berada pada diri anak. Maka kreativitas menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya motoriknya,” jelas Sektetaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Cucu Saputra di sela-sela acara.

Menurut Cucu, ini juga merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mengembangkan stimulan sejak dini. “Ini akan menjadi terbiasa bagi anak untuk selalu berfikir. Perlunya bagi individu untuk meningkatkan kreativitas,” katanya.

Cucu menuturkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD, aspek perkembangan anak usia dini meliputi nilai moral dan agama, fisik dan motorik, bahasa, sosial, emosional dan seni.

“Sejak usia dini, kreativitas memberikan dorongan yang sangat signifikan. Kondisi ini membantu dalam melakukan kegiatan kreatif,” tuturnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Kota Bandung, Siti Muntamah Oded menyampaikan,

anak usia dini itu harus dikembangkan kreativitasnya. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan menjadi garda utama untuk membentuk dan mendorong anak usia dini lebih kreatif dalam menghadapi era digital.

“Pembinaan ini dengan berbagai macam kreativitas mulai motorik, menghadirkan seni. Ada juga Talk Show pola asuh anak di era digital. Ini harus diapresiasi,” ujarnya.

 

Baca Juga :

PGRI Minta Penangguhan

PGRI Minta Penangguhan

PGRI Minta Penangguhan
PGRI Minta Penangguhan

BANDUNG – Kasus pengadaan buku bahasa aksara sunda yang menyeret Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat ternyata menyedot perhatian banyak pihak. Salah satunya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat.

Ketua PGRI Jawa Barat Edi Parmadi mengatakan akan memberikan dukungan moral kepada Kadisdik Jawa Barat Asep Hilman. Yakni memberikan surat penangguhan penahanan untuk Asep Hilman.

”Sore ini (kemarin, Red), diberikan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat,” ucap Edi saat ditemui di kantornya, kemarin (8/12).

Menurutnya, pada hari ini (9/12) Kejati Jawa Barat melakukan penahanan

kepada Asep Hilman sebagai tersangka pada kasus tersebut. Dia menegaskan, Asep tidak layak dijadikan tersangka pada kasus itu. Bahkan, kasus tersebut dianggap tidak logis. Pengadaan buku sendiri yang dilakukan pada Maret-April 2010 dengan menyampaikan Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) murni pada 19 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Asep Hilman sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen). Akan tetapi, Asep Himan resmi menjabat sebagai Kabid Dikmen sejak 28 Januari 2010.

Lalu pada 20 Mei 2010, lanjut dia, terbit surat bahwa pengadaan buku dialihkan bukan dilakukan oleh Pendidikan Menengah. Melainkan dilakukan oleh Subbag Umum. Sehingga, tugas Asep Hilman sudah selesai. Selain itu, pada 21 juni 2010 Kadisdik Jawa Barat Wahyudi Jarkasih mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengadaan Lelang dan Pemeriksaan.

”Bahkan, sempat selama dua bulan Asep Hilman mengikuti Diklatpim yang dimulai pada 29 September hingga 8 Desember 2010. Selama mengikuti Diklatpim, secara otomatis tugas Asep Hilman dilaksanakan oleh Plt,” jelasnya.

”Jelas pada kasus ini terdapat rekayasa dalam pembuatan berita acara dan

kontrak pengadaan buku,” imbuhnya.

Dia menegaskan, sangat menyanyangkan kasus yang terjadi pada 2010, baru pada tahun diproses. Artinya, ada jarak yang terlalu lama dalam menjalankan proses hukum ini. ”Lalu, kenapa pada saat Asep Hilman telah menjadi Kepala Dinas baru dilakukan penangkapan? Jika kasus ini salah alamat, akan ada pencemaran nama baik nantinya,” urainya.

Alasan lainnya, kata dia, Asep Hilman merupakan pejabat eselon dua yang

sangat diperlukan fungsinya untuk mengurusi administrasi. Jika Asep Hilman tidak ada, pihaknya mempertanyakan siapa yang akan menandatangi sejumlah berkas dan dokumen di Dinas Pendidikan Jawa Barat.

 

Baca Juga :

Pendidikan Buka Peluang Bekerja

Pendidikan Buka Peluang Bekerja

Pendidikan Buka Peluang Bekerja
Pendidikan Buka Peluang Bekerja

LEMBANG – Bupati Bandung Barat Abubakar mengungkapkan, seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang saat ini menempuh program pendidikan non formal paket A (SD), B (SMP) dan C (SMA) atau Pendidikan Kesetaraan, memiliki peluang yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Mereka juga memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan besar lantaran memiliki ilmu seperti belajar di sekolah formal. ”Mereka juga harus mendapatkan kesempatan untuk belajar ke perguruan tinggi bahkan bisa bekerja di perusahaan besar,” kata Abubakar usai menghadiri acara Wisuda Peserta Didik Non Formal di Graha PP-Paudni dan Dikmas Jawa Barat Desa Jaya Giri Lembang, kemarin (7/12).

Abubakar menambahkan, status lulusan pendidikan non formal sudah setara dengan lulusan pendidikan formal melalaui program Pendidikan Kesetaraan. Hanya saja, sistem belajar mengajarnya berbeda dengan sekolah formal. ”Belajarnya bisa individu dengan guru langsung atau bisa berkelompok di sebuah ruangan atau di tempat tertentu. Tapi, ilmu yang didapat sama dengan pendidikan formal,” terangnya.

Keberadaan pendidikan non formal, kata Abubakar, sangat dibutuhkan bagi warga Kabupaten Bandung Barat khusunya bagi mereka yang sebelumnya belum memiliki kesempatan untuk belajar pendidikan formal. Pasalnya, tidak semua orang bisa menikmati pendidikan formal lantaran terbentur permasalahan ekonomi dan peluang yang ada.

”Sebenarnya persoalan ekonomi sudah jadi alasan klasik masyarakat untuk

tidak melanjutkan pendidikan. Tapi, dengan adanya pendidikan non formal ini bisa membantu mereka yang belum memiliki kesempatan mengenyam pendidikan formal untuk belajar,” ungkapnya.

Abubakar berharap agar warga yang tidak mengalami pendidikan formal, agar bisa mengikuti pendidikan non formal di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh kelompok belajar masyarakat yang ada di dekat di daerah masing-masing.

”Saya mengapresiasi penyelenggara yang sudah bisa mengajak warga untuk ikut pendidikan non formal ini. Saya juga berharap penyelenggara agar bisa menyisir lagi ke daerah-daerah pelosok apabila ada anak yang putus sekolah agar bisa melanjutkan belajar di kelompok bersama ini,” jelasnya.

Diungkapkan Abubakar, pemerintah daerah juga terus memotivasi mereka agar

lebih semangat untuk terus berjuang mendapatkan pendidikan yang sama dengan pendidikan formal. Peserta wisudawan ini diharapkan bisa memiliki rasa percaya diri setelah menjadi lulusan pendidikan non formal dan mampu bersaing dengan lulusan pendidikan formal.

”Mereka harus mampu menunjukan prestasi setelah lulus ini. Bahkan, harus bisa bersaing dengan lulusan pendidikan formal,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Paud dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) pada

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) KBB, Jalaludin menambahkan, pada acara ini ada sekitar 2.622 orang peserta didik pada pendidikan non formal yang diselenggarakanya. Namun yang dinyatakan berhasil lulus mengikuti Ujian Nasional (UN) hanya sekitar 2.230 orang, di antaranya 1.028 orang yang lulus dari 1.378 peserta paket C, 1.111 orang yang lulus dari 1.137 orang peserta didik paket B dan 91 orang yang lulus dari 107 orang peserta didik paket A.

”Tapi yang hadir dalam wisuda ini hanya 600 orang saja. Itu perwakilan peserta karena banyak yang sudah kerja,” kata Jalaludin.

 

Baca Juga :

HADIR Janji Benahi Pendidikan

HADIR Janji Benahi Pendidikan

HADIR Janji Benahi Pendidikan
HADIR Janji Benahi Pendidikan

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat terus menggalakkan kewajiban literasi. Ini sebagai bentuk membiasakan memperoleh informasi melalui kegiatan membaca buku.

Netty Prasetiyani yang dikukuhkan sebagai Bunda Literasi mengatakan, di Indonesia indeks minat baca di Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan negara lain. Bahkan menurut Unesco, minat baca di Indonesia kalau dirata-ratakan hanya 4 buku dalam satu tahun. Sedangkan untuk standarnya ditetapkan 7 buku setiap tahunnya.

”Bahkan 4 buku ini boleh jadi tidak tuntas, karena sekarang masyarakat banyak memiliki kesibukan,” jelas Netty di West Java Leaders Reading Challange Jabar Literatur di Gedung Pusdai, kemarin (19/12).

Di tengah persaingan Global yang semakin ketat, kata dia, masyarakat Indonesia harus memiliki tiga hal. Yaitu harus memiliki karakter, kemampuan literasi, dan kompetensi. Dia berpandangan, tiga poin tersebut harus dibangun di provinsi Jabar.

Menurutnya, dengan memiliki karakter tersebut bangsa ini dapat dipastikan dapat membangun kompetensi untuk memenangkan persaingan global yang sudah semakin jelas ancamannya.

Dirinya mencontohkan kota Dubai dulunya hanya hamparan gurun pasir. Tetapi berkat kepiwayan Syekh Muhammad Bin Makhtum, kota tersebut sedikit demi sedikit menjelma jadi kota besar dan diminati wisawatan global.

”Syekh Muhammad Bin Makhtum pernah berujar bahwa kita seperti seekor rusa di tengah kumpulan singa yang siap menerkam. Maka pilihannya hanya dua yaitu kita diam dan diterkam atau lari dan menjadi pemenang,” paparnya.

Dari cerita itu, lanjut Netty, berdasarkan kondisi bangsa Indonesia ini yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Maka jangan sampai membuat masyarakat terlena atau bahkan cenderung terbawa arus negatif globalisasi. ”Ini jangan dibiarkan. Bangsa ini adalah bangsa yang memiliki karakter,” ucap Netty.

Untuk itu, literasi merupakan tanggung jawab bersama. Bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga orang tua. Sehingga literasi juga bisa dibiasakan di rumah-rumah melalui pembinaan para orang tua.

Dirinya mengimbau kepada seluruh orang tua untuk mengembangkan literasi ini di lingkungan keluarga dengan memberikan buku sebagai bahan bacaan. Bukan malah memberikan gadget. Sebab pilihan memberikan bahan bacaan adalah salah satu cara yang brilian dalam berliterasi.

Kendati begitu, pengadaan buku bagi keluarga kurang mampu bukan menjadi kebutuhan pokok sehingga kondisi ini dibutuhkan peran pemerintah bahkan lintas sektoral untuk membantu mendirikan taman-taman bacaan di tengah masyarakat.

”Disdik Jabar dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan daerah diharapkan hadir

dengan memperbaiki keberadaan perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling da sebagainya agar keberadaan buku buku banyak diminati oleh anak-anak,” papar Netty.

Di tempat sama, Wakil Gubernur Deddy Mizwar menuturkan, di era penuh kompentensi ini, dibutuhkan generasi-generasi tangguh dalam menghadapi persaingan.

Dengan literasi, kata dia, diharapkan bisa membuka cakrawala pengetahuan.

Sebab memperoleh informasi melalui buku-buku yang dibaca dari rata-rata kesempatan sekolah masih rendah. Yaitu baru mencapai 7 sampai 12 tahun.

Dirinya menyebutkan, budaya literasi di Indonesia pada 2015 baru menempati urutan ke-64 dari 72 negara yang diteliti oleh Unescco. Bahkan dari 1.000 warga negara Indonesia hanya satu orang yang memiliki minat baca tinggi.

Selain itu, berdasarkan penilitian lainnya dari 88 juta jiwa usia anak anak dan

remaja di Indonesia yang terkoneksi internet 40 persennya hanya digunakan untuk main game dan hanya 2 persen saja yang mengakses sumber-sumber informasi.

 

Sumber :

http://www.disdikbud.lampungprov.go.id/perencanaan/sejarah-kerajaan-tarumanegara.html

Literasi Wajib Diterapkan

Literasi Wajib Diterapkan

Literasi Wajib Diterapkan
Literasi Wajib Diterapkan

BATUJAJAR – Keluarga Mahasiswa Kabupaten Bandung Barat ( Kembara)

menggelar pelatihan kepemimpinan yang berbasis soft skill. Acara tersebut diikuti oleh sebanyak 100 orang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sederahat.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kembara Ahmad Zaenudin, acara

kali ini bekerjasama dengan sebuah Pesantren Yayasan Al-Falah Damanhuri, Cikakak. ”Kegiatan pelatihan tersebut sengaja dilakukan di sebuah pesantren bertujuan untuk menumbuhkan jiwa pemimpin pemimpin masa depan dari para santri,” ungkap Ahmad kepada wartawan di Batujajar, kemarin (18/12).

Sebab, diakui olehnya, Indonesia hari ini sangat membutuhlan pemimpin yang mampu membawa indonesia menjadi lebih baik. Bahkan, mampu bersaing dengan negara negara lain.

Apalagi dalam waktu dekat negara ini sudah menghadapi Masyarakat Ekonomi

Asean ( MEA). ”Kita akan menjadi penonton dinegeri sendiri atau kita yang akan menjadi aktor,” ucapnya.

Dengan sering melakukan kegiatan yang berbasis pelatihan, diharapkan dapat menunjang potensi yang ada pada generasi muda hari ini. ”Potensi gerasi muda hari ini sangat banyak. Hal harus bisa dimanfaatkan agar bisa bermanfaat untuk masyarakat,” pungkasnya.

 

Sumber :

http://www.disdikbud.lampungprov.go.id/perencanaan/sejarah-kerajaan-tarumanegara.html

1.333 PNS Guru SMU Dialihtugaskan

1.333 PNS Guru SMU Dialihtugaskan

1.333 PNS Guru SMU Dialihtugaskan
1.333 PNS Guru SMU Dialihtugaskan

SOREANG – Terhitung sampai Maret 2016, progres pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari unsur guru Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 1.333 orang. Mereka dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Erick Juriara, dialihtugaskan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut Erick menyebutkan terdapat 5 urusan pemerintah yang PNS nya dialihkan ke Pemprov Jabar berdasarkan keputusan dari pusat. Kelima urusan itu yakni, pengelolaan kehutanan dari Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan sebanyak 17 orang, penyuluh kehutanan 17 orang, dan 9 orang pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans).

”Untuk urusan bidang energi dari Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi (SDAPE) yakni 11 orang dan 25 orang dari urusan terminal Tipe B Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung juga dialihtugaskan ke Pemprov Jabar,” ucap Erick saat pembukaan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perpindahan PNS di Linglungan Pemkab Bandung, di RM. Sindang Reret, Pasirjambu, Selasa (20/12).

Untuk pengalihan tugas PNS ke Pemerintah Pusat, terdapat 3 urusan

pemerintahan. Sebanyak 10 orang penyuluh perikanan dari BKPPP, 99 petugas lapangan KB dari BKBPP dan 1 orang inspektur tambang urusan energy dari SDAPE.

”Sementara, masih terdapat beberapa PNS urusan Metrologi legal dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang alih tugasnya masih dalam proses untuk ke Pemkab lain,” imbuhnya.

Sebut dia, perpindahan PNS merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal itu merujuk telah diterbitkannya Peraturan Bupati Bandung nomor 65 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemindahan PNS dilingkungan Pemkab Bandung, telah diatur langkah penataan pegawai dalam rangka menjamin tersedianya jumlah PNS yang tepat, khususnya dalam memberikan pelayanan publik.

”Dengan terbitnya Perbup ini, telah diatur beberapa langkah penataan pegawai,

termasuk untuk penempatan pegawai yang berpedoman pada hasil penghitungan jumlah kebutuhan pegawai, berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK),” kata Dia.

Erick menjelaskan bahwa Perbup ini merupakan upaya penataan pegawai untuk membantu Organisai Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan SDMnya dengan kuantitas yang tepat sesuai dengan beberapa ketentuan.

“Sosialisasi ini adalah upaya penataan pegawai sesuai dengan beban kerja,

kompetensi keilmuan, keahlian, atau keterampilan sesuai dengan jabatan yang diemban, serta sesuai dengan formasi pegawai hasil Anjab dan ABK,” pungkas Erick.

 

Sumber :

http://www.disdikbud.lampungprov.go.id/perencanaan/sejarah-asean.html

672 Pegawai Disdik Pindah ke Provinsi

672 Pegawai Disdik Pindah ke Provinsi

672 Pegawai Disdik Pindah ke Provinsi
672 Pegawai Disdik Pindah ke Provinsi

‪NGAMPRAH – Menghadapi alih kelola bidang SMA dari Kabupaten Bandung Barat ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mulai 1 Januari 2017, tercatat sebanyak 672 pegawai yang membidangi sekolah SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat mulai dari guru, kepala urusan umum (KAUR), tata usaha dan pengawas di Kabupaten Bandung Barat, secara resmi berada di bawah naungan langsung Pemerintah Provinsi.

”Secara formal sebetulnya MoU-nya sudah ditandatangani oleh Bupati dan Gubernur pada Oktober lalu, namun karena ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan maka mulai 1 januari 2017 benar-benar kewenangannya ada di provinsi,” kata Kepala Bidang SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat Hasanudin kepada wartawan di Ngamprah kemarin (21/12).

‪Dikatakan Hasanudin, dengan beralihnya pengelolaan SMA/SMK oleh provinsi, maka seluruh gaji pegawainya pun menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi. Dari semua pegawai yang membidangi SMA/SMK hanya ada 4 pegawai secara struktural yang tidak termasuk tanggungan provinsi. ”Kalau di Kabupaten Bandung Barat pegawai strukturalnya hanya ada 4 orang yang terdiri dari pejabat setingkat kabid dan kasi yang nantinya akan dipindah ke bagian mana tergantung kebijakan Bupati,” katanya.

‪Hasanudin mengatakan, selain gaji, seluruh aset sekolah SMA/SMK pun kewenangannya akan diambil alih oleh provinsi. ”Aset sekolah SMA/SMK di Kabupaten Bandung Barat semuanya ditarik oleh provinsi,” ujarnya. ‪Sementara terkait dengan bantuan sekolah sendiri, dikatakannya, Bupati Bandung Barat Abubakar masih bisa menyalurkan bantuan yang sifatnya langsung ke personal siswa, seperti bantuan untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM), beasiswa dan bantuan lainnya.

Selain itu, seperti Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang sifatnya

ke lembaga Sekolah maka tidak boleh dilaksanakan oleh Bupati. ”Bantuan Bupati hanya boleh yang sifatnya personal ke siswa langsung tapi kalau urusan langsung lembaga sekolah seperti BOMM maka tidak boleh,” terangnya sambil menyebutkan besaran bantuan yang disalurkan Pemkab Bandung Barat tahun 2016 ini sebesar Rp 7,2 miliar yang diperuntukan bagi 5.300 orang dengan masing-masingnya mendapat Rp1,7 juta/tahun.

Sementara itu, kesiapan alih kelola bidang SMA dari masing-masing

kabupaten/kota kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah mencapai 100 persen. Mulai dari kesiapan administrasi, guru pengajar hingga aset sekolah yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab provinsi. ”Alih kelola dari kabupaten/kota ke provinsi sejauh ini sudah mencapai 100 persen,” kata Kasubag Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan Jawa Barat Nanang Wardana di Lembang.

Menurut Nanang, secara formal serah terima bidang SMA dari masing-masing

kabupaten/kota sudah dilakukan sejak 1 Oktober 2016 lalu. Namun, mulai berjalan efektif mulai 1 Januari 2017 mendatang. Hingga bulan Desember ini, bidang SMA penganggarannya masih menjadi tanggung jawab kabupaten/kota masing-masing. ”Walaupun sudah serah terima dilakukan, tapi mulai berjalannya 1 Januari 2017,” katanya.

 

Sumber :

http://www.disdikbud.lampungprov.go.id/perencanaan/sejarah-asean.html

Warga Cilengkrang, Dambakan SMA Negeri

Warga Cilengkrang, Dambakan SMA Negeri

Warga Cilengkrang, Dambakan SMA Negeri
Warga Cilengkrang, Dambakan SMA Negeri

CILENGKRANG – Warga di wilayah timur kabupaten Bandung, khususnya kecamatan Cilengkrang mendambakan hadrinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri. Hal itu terungkap dalam perbincangan dengan para tokoh di desa Ciporeat kecamatan Cilengkrang kabupaten Bandung. Para tokoh itu menyebut, selama ini warga di kecamatan itu menyekolahkan anak anaknya ke kota Bandung. Sedangkan aturan di kota Bandung, calon siswa yang menjadi peserta didik baru, berdasarkan rayonisasi.

“Kalau saya lihat kemauan masyarakat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA, sangat kuat. Namun sayang di kecamatan kami Cilengkrang, tidak ada sekolah SMA Negeri. Sehingga mereka rata rata sekolah ke kota Bandung. Ini juga masalah bagi kami sebagai warga yang berdomisili di perbatasan kota Bandung dan kabupaten Bandung,”papar Supriatna, tokoh masyarakat desa Ciporeat, kepada Jabar Ekspres keamrin, 5/6

Dia menjelaskan tanggal 15 Mei ini merupakan momen penting dalam

pendidikan, dimana tanggal itu akan ada pendaftaran peserta didik baru (PPDB) bagi calon siswa SMA dan sederajat. Masyarakat menilai, sekolah di kecamatan Cilengkrang akan terjangkau masyakat tiga kecamatan.

“Misalnya warga di kecamatan Cimengan, Cilengkrang dan bahkan Cileunyi akan mendaftarakan anak anaknya ke sekolah SMA yang ada di wilayahnya itu. Selama ini kan sekolah jauh, yakni harus ke kota Bandung,”tegas mantan Kades Ciporeat itu.

Hal senada diungkapkan tokoh lainnya, Irman Wargadinata. Ketua RW di Bumi Panyawangan Cileunyi ini mengatakan upaya pemerintah kabupaten Bandung untuk membangun sekolah sudah ada. Misalnya dengan didirikannya SMK negeri di desa Ciporeat kecamatan Cilengkrang.

“Hanya saja sekolah SMK Negeri ini harus masuk ke gang gang di jalan desa

Ciporeat itu. Ini kan membuat warga lainnya harus kukurusukan kalau sekolah. Belum lagi kalau musim hujan tiba, mereka sekolah harus berbecek-becekan dan melalui jalan kecil,” terangnya

Sebaiknya lanjut Irman, pemerintah membangun sekolah itu di lokasi yang strategis yang terjangkau masyarakat umum kabupaten Bandung. Khususnya warga tiga kecamatan. Dengan begitu, warga tak akan sekolah ke luar kota, kalau memang sarana dan prasarana nya sudah lengkap di kabupaten Bandung.

“Kami akan meminta pemkab Bandung agar memperhatikan warga di tiga

kecamatan ini mengenai sekolah negeri. Bahkan bila perlu pembangunan rumah sakit meskipun tipe rumah sakitnya B atau C, yang terpenting pemerintah berpihak kepada masyarakat kabupaten Bandung,”pungkasnya

 

Baca Juga :

Boarding School Lebih Baik dari Full Day School

Boarding School Lebih Baik dari Full Day School

Boarding School Lebih Baik dari Full Day School
Boarding School Lebih Baik dari Full Day School

CIANJUR – Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman menyebutkan bahwa sistem pendidikan berbasis pondok pesantren (boarding school) yang diterapkan di Kabupaten Cianjur saat ini, dinilainya sangat baik. Berbeda dengan maksud dari full day school.

“Itu kan jelas (Pesantren, Red), siswa dititipkan oleh orangtuanya ke sekolah, mereka menginap dan belajar dari pelajaran formal hingga pelajaran agama,” katanya kepada Jabar Ekspres, belum lama ini.

Herman juga menyetuji sis­tem pendidikan di pondok pesantren yang memadukan pendidikan formal dengan pendidikan agama, mengingat aktivitas anak bisa terako­modir dan pengawasannya terjamin.

“Tentu saja itu terakomodir dengan baik, karena kan dari pagi sampai siang anak bela­jar, lalu sorenya mereka juga belajar agama, dan malam juga mereka menginap di sana dengan pengawasan yang sesuai,” jelasnya.

Berbeda dengan prinsip fullday school, lanjut Herman, yang memang baru dipo­

gramkan pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimana durasi jema belajar yang sangat lama mengharuskan pihak sekolah dan siswa untuk beradaptasi.

“Pengawasannya seperti apa Pelaksanaannya kan memer­lukan tenaga. Apakah para guru bisa melakukan dengan maksimal Ini yang perlu dian­tisipasi,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, dia juga menyebutkan bahwa sistem pendidikan fullday

scholl tersebut perlu dipertegas, mengingat adanya pendidi­kan di luar sekolah yang harus dipenuhi dan diberikan kepa­da siswa. “Pendidikan agama tentunya, lalu pendidikan keluarga juga penting. Ini berkaitan dengan karakter anak yang akan berkaitan dengan hasil pendidikan ke­luarga,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut dia, saat ini sistem pendidikan boarding school tersebut

tidak akan diganggu, dan akan terus dipertahankan. Lalu, pen­didikan full day scholl yang dimaksud pemerintah, harus ada solusi pasti mengingat ada untung rugi dari penerapan kebijakan tersebut.

“Itu yang dipikirkan adalah dampaknya, efek dari pelak­sanaannya. Maka itu harus sangat hati-hati, ada untung ruginya bila menelaah pada kebijakan tersebut saat ini. Jangan anak jadi korban,” pungkasnya

 

Baca Juga :