Galidaya: Pendidikan Karakter Purwakarta Mengasah Welas Asih

Galidaya: Pendidikan Karakter Purwakarta Mengasah Welas Asih

Galidaya Pendidikan Karakter Purwakarta Mengasah Welas Asih
Galidaya Pendidikan Karakter Purwakarta Mengasah Welas Asih

Di tengah gonta-ganti kurikulum pendidikan, Purwakarta di bawah kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi konsisten dengan menginisiasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.

Hal ini tentu menjadi menarik, sebab selama ini kurikulum di Indonesia selalu seragam dengan mengabaikan kearifan lokal

“Pendidikan karakter yang diinisiasi Pak Bupati dari semenjak menjabat pada

periode pertama saya kira cukup tepat. Sebab menggali kearifan lokal untuk membangun karakter anak didik di Purwakarta,” ujar Founder Galidaya, Dian Hadiana.

Lembaga yang konsen pada isu-isu pendidikan ini, mendukung kebijakan Dedi Mulyadi yang membuat terobosan di sektor pendidikan. Menurut mantan Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta ini, kurikulum semacam ini akan membentuk pribadi yang memiliki karakter unggul serta siap bersaing di era persaingan bebas ini.

Dian mengapresiasi terobosan Dedi Mulyadi di mana setiap hari Kamis akan

menjadi hari welas asih yang diterapkan di sekolah-sekolah dengan berbagai kegiatan berbasis budaya Sunda. Sebab, budaya Sunda nganteuran” yang hampir punah, lanjut dia, memiliki relevansi dan semangat yang sejalan dengan Pancasila dalam pembentukan karakter generasi bangsa dan memperkuat jati diri bangsa.

Dari program ‘kemis poe welas asih’ ini, sambungnya, kelak di kemudian hari

mereka bisa menjadi generasi yang peduli satu sama lain yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan akar tradisi budaya Sunda.

“Dengan kurikulum semacam ini, ke depan akan terbangun generasi penerus yang welas asih, cerdas, dan peduli antar sesama,” pungkas Wasekjen Pengurus Besar HMI 2008-2010

 

Baca Juga :

Idul Adha, Darul Hikam Integrated School Primary Berikan Pembelajaran Kurban

Idul Adha, Darul Hikam Integrated School Primary Berikan Pembelajaran Kurban

Idul Adha, Darul Hikam Integrated School Primary Berikan Pembelajaran Kurban
Idul Adha, Darul Hikam Integrated School Primary Berikan Pembelajaran Kurban

 

Memperingati Hari Raya Idul Adha 1438 H, Darul Hikam Integrated School

Primary memberikan pembelajaran Qurban terhadap Siswa-Siswi Sekolah Dasar.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Kurban Darul Hikam Integrated School Primary Anugrah Nurhakim. Ia mengatakan, kegiatan ini sebagai bukti pembelajaran terhadap anak-anak dalam proses penyembelihan dan pemotongan hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam.

“Anak-anak itu tau bagaimana pemotongan dan penyembelihan kurban sesuai

dengan syariat itu seperti apa,” ungkap Anugrah saat ditemui di Darul Hikam Integrated School Primary Jalan Brigjen Katamso Bandung, Senin (4/9).

Karena lanjut Anugrah, program kurban yang dilakukan setiap tahunnya oleh Darul Hikam ini dengan menggunakan infaq setiap kelas.

“Kita disini ada program infaq setiap kelas, dan setiap kelas itu ada satu kambing dan alhamdulillah ada juga yang satu kelas dua kambing,” ungkapnya.

Sehingga kata dia, dari situlah kita akan memberikan makna kepada anak-anak apa yang dinamakan dengan pengorbanan.

“Karena kurban itu pengorbanan dari hal yang mereka sayangi kalau disini

infaq mereka uang jajan mereka kasih untuk infaq, ketika pemotongan itu anak-anak disuruh melihat kambing yang mereka dapat bagaimana cara penyembelihannya dan anak-anak juga ada sebagian membantu untuk memotong daging,” terangnya.

Anugrah menjelaskan, untuk tahun ini ada sekitar 17 kambing dan 4 sapi yang akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar.

“Ini setiap tahun dilakukan, kita dikurban disini ada 17 yang dipotong disini, dan satu lagi kita sumbangkan ke perguruan darul hikam, yang menitipkan ada 7 orang, untuk kambing 17 sapi ada 4, distribusi ke guru-guru sekitar mereka,” tandasnya

 

Sumber :

https://pihvikeisari.com/pengertian-mikrobiologi-dan-perkembangan-dari-mikrobiologi/

Yohana Sebut Perempuan Jadi Pilar Utama Dalam Suatu Negara

Yohana Sebut Perempuan Jadi Pilar Utama Dalam Suatu Negara

Yohana Sebut Perempuan Jadi Pilar Utama Dalam Suatu Negara
Yohana Sebut Perempuan Jadi Pilar Utama Dalam Suatu Negara

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (PPPA)

Yohana Susana Yembise menyampaikan kebanggaannya kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia yang nantinya akan menjadi penerus bangsa dan para pemimpin bangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh Yohana saat memberikan Kuliah Umum dihadapan 6000 Mahasiswa Baru yang mengikuti Masa Orientasi Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Gedung Gymanasium UPI Jalan Setiabudhi Bandung, Kamis (31/8).

Yohana menceritakan, setelah pengalamannya di dunia pendidikan yang

membawanya kini menjadi Menteri, sehingga dirinya akan lebih banyak mengangkat perempuan, karena perempuan sekarang menjadi pilar utama suatu negara.

“Negara kuat dan hebat kalau perempuannya kuat, Kita belum tentu hadir di dunia kalau tidak ada perempuan, maka harus dihormati, dihargai, dan tidak boleh didiskiriminasikan, mana sudah harus melahirkan dan kerja dari pagi sampai malam, dan juga harus melihat keluarga,” ungkap Yohana.

Selain itu, di bidang politik, bahkan dalam bidang pemerintahan ada sembilan

menteri Presiden yang berjenis kelamin perempuan.

“Dibidang politik, bidang eksekutif ada 9 menteri perempuan di kabinet Presiden, oleh karena itu Negara kita memperhatikan perempuan,” tandasnya.

 

Sumber :

https://buzzimg.com/mengetahui-pengertian-komunikasi-terapeutik/

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kembali Digelar Februari Ini

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kembali Digelar Februari Ini

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kembali Digelar Februari Ini
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kembali Digelar Februari Ini

Agenda tahunan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) akan kembali digelar pada 21-23 Februari 2016. Dengan mengusung tema “Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah”, RNPK 2016 akan dilaksanakan dengan nuansa sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Ada beberapa tema yang akan diusung berbeda dengan tahun sebelumnya, termasuk gerakan revolusi mental, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kreativitas anak-anak dan pelaku pendidikan, yang akan dibahas dalam sidang pleno,” demikian disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud Suharti, pada talkshow dengan RRI Pro 3, di Kantor Kemendikbud, Selasa (16/02/2016).

 

Suharti mengatakan, selain sidang pleno juga ada sidang komisi yang akan

membahas tujuh tema berbeda. Komisi 1 akan membahas tema PAUD dan Dikmas dalam Mencerdaskan Masyarakat; Komisi 2 membahas Wajib Belajar 12 Tahun; Komisi 3 Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan; Komisi 4 Kurikulum, Penilaian, dan Akreditasi; Komisi 5 Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional; Komisi 6 Membangun Budaya dan Budaya Membangun; Komisi 7 Efektivitas Birokrasi, Pelibatan Publik, dan Hubungan Pusat dan Daerah.

RNPK 2016 akan dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemendikbud di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Diagendakan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, akan membuka acara tersebut.

 

Suharti menambahkan, selain tema, narasumber dalam sidang pleno juga

berbeda dari tahun sebelumnya. Jika biasanya pembicara berasal dari kalangan pendidikan, maka tahun ini pembicara akan melibatkan kalangan dunia usaha dan masyarakat umum. Para narasumber tersebut adalah Handry Satriago (CEO General Electric), Ade Irawan (ICW), Abdul Malik Gismar (Senior Advisor for Knowledge and Resource Center), dan Rene Suhardono (Indonesia Mengajar).

Keterlibatan para pembicara tersebut, kata Suharti, tidak lain agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dari kalangan yang memerlukan lulusan dunia pendidikan. Tidak hanya narasumber, peserta RNPK juga melibatkan berbagai kalangan, termasuk yayasan pendidikan keagamaan. “Apa yang diharapkan oleh mereka kita tangkap juga,” katanya.

 

Suharti mengatakan, pelibatan publik dari dulu sampai sekarang luar biasa.

Penyelenggara pendidikan dari masyarakat berperan sangat besar. Untuk itu, keterlibatan masyarakat ini akan dipayungi. “Karena bisa jadi mereka punya solusi-solusi atas masalah pendidikan. Best practice terkadang sudah ada di masyarakat,” katanya. (Aline Rogeleonick)

 

Baca Juga :

 

 

Akreditasi Pendidikan Nonformal Dorong Penyiapan Tenaga Kerja Berkompetensi

Akreditasi Pendidikan Nonformal Dorong Penyiapan Tenaga Kerja Berkompetensi

Akreditasi Pendidikan Nonformal Dorong Penyiapan Tenaga Kerja Berkompetensi
Akreditasi Pendidikan Nonformal Dorong Penyiapan Tenaga Kerja Berkompetensi

Pendidikan nonformal merupakan salah satu pencetak tenaga kerja terampil di

samping pendidikan formal. Terampil atau tidaknya lulusan pendidikan nonformal dapat diukur dari kualitas institusi pendidikan yang disebut dengan akreditasi, dan dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, sebagai badan yang menilai kompetensi institusi pendidikan nonformal BAN PNF harus menjadi tempat pembelajaran dengan iklim yang membangun. Badan ini harus memastikan orientasi perubahan perilaku dan bukan sekadar jumlah, baik pada peserta didik, tenaga pendidik, maupun institusi pendidikan.

“BAN PNF harus beda. Bukan hanya sebagai ‘palu godam’ yang menakutkan,”

kata Menteri Anies saat berdiskusi dengan jajaran BAN PNF di Kantor Kemendikbud, Kamis (11/02/2016).

Mendikbud mengatakan, untuk memastikan mutu serta kredibilitas BAN PNF diperlukan partisipasi dari masyarakat. Karenanya, BAN PNF perlu merangkul institusi lain yang juga memiliki kepentingan, baik dari sektor swasta maupun pemerintah daerah untuk ikut terlibat.

Selain itu, kata Mendikbud, peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan

akreditasi pendidikan nonformal akan diriviu kembali. Tujuannya, agar hambatan yang selama ini ditemui dapat segera dicarikan solusi dan percepatan persiapan tenaga kerja berkompeten dapat dilakukan.

Mendikbud menuturkan, guna meningkatkan kualitas BAN PNF perlu dilakukan kajian lebih dalam sebagai  pembanding kepada negara-negara yang telah sukses menyiapkan tenaga kerja terampil. Contoh negara terdekat adalah Filipina, dan untuk negara di Eropa contohnya adalah Jerman. Pengkajian tersebut bisa dilakukan virtual tanpa harus berkunjung ke dua negara ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BAN PNF Boedi Darma Sidi mengatakan, BAN PNF memang harus bisa menjadi agen peningkatan mutu dan mendorong agar pendidikan nonformal dapat berkembang. Bahkan tahun ini, kata dia, akan ada evaluasi bagi proses akreditasi yang telah dilakukan. “Selama ini urusan akreditasi lebih banyak administratif. Ke depan, akreditasi PNF akan mengutamakan peningkatan kualitas guru dari waktu ke waktu,” katanya.

 

Sumber :

https://icanhasmotivation.com/teori-model-atom/

Tumbuhkan Budi Pekerti Anak untuk Menjawab Tantangan Global

Tumbuhkan Budi Pekerti Anak untuk Menjawab Tantangan Global

Tumbuhkan Budi Pekerti Anak untuk Menjawab Tantangan Global
Tumbuhkan Budi Pekerti Anak untuk Menjawab Tantangan Global

Salah satu tantangan global dunia pendidikan saat ini adalah membentuk anak-anak bangsa agar mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tidak cukup dengan itu saja, anak-anak juga harus mampu memesona di negeri orang untuk menjawab tantangan global tersebut.

“Kita harus mulai membandingkan dimana kita sekarang dan melihat bagaimana anak-anak kita akan berhadapan dengan hasil-hasil pendidikan di tempat lain. Mari kita melihat perspektif anak-anak kita bukan sebagai barang jadi tetapi sesuatu yang tumbuh. Tantangan paling utama adalah penumbuhan karakter karena mereka-mereka yang dapat berkompetisi di level global yaitu mereka-mereka yang karakter kinerja dan karakter moralnya lewat batas minimum,”.

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, saat memberikan sambutan pada acara Seminar Nasional Pendidikan, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2/2016).

Kondisi masyarakat di suatu daerah secara tidak langsung akan menggambarkan

hasil pendidikan di daerah tersebut. Di negara-negara yang potret pendidikannya sudah maju seperti Denmark, Selandia Baru, Finlandia, dan Jepang fokus pendidikan menitikberatkan pada penumbuhan budi pekerti bagi anak-anak. “Ini adalah soal pembiasaan, budi pekerti bukan sekadar pembiasaan, kebiasaan menjadi komponen dari budi pekerti,” ujar Mendikbud Anies.
Mendikbud menyampaikan, potret pendidikan di Indonesia sampai saat ini lebih memerhatikan intra kurikulum seakan-akan semuanya diukur, proses pendidikan seharusnya memasukan proses pembiasaan yang menumbuhkan budi pekerti bagi anak-anak. Dia mencontohkan, seorang anak yang memiliki karakter jujur dikarenakan anak tersebut memiliki kebiasaan jujur yang sering dijalankan dalam kesehariannya sehingga membentuk karakter jujur yang akhirnya membentuk budaya hidup jujur. “Jika jujur hanya diajarkan lewat komponen intra kurikulum maka jujur hanya sebagai pengetahuan, karena itu ketika diuji nilainya mantap tapi ketika ditanya di lapangan tidak keluar,” katanya.

Mendikbud menjelaskan, fase untuk membentuk budaya hidup pada anak-anak

adalah diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisiten, menjadi kebiasaan, dan menjadi karakter yang akhirnya menjadi budaya hidup. Di sebuah sekolah, kata dia, harus dibangun proses pembiasaan bagi anak-anak seperti kebiasaan hidup bersih, hidup berdisiplin, dan lainnya. “Menumbuhkan budi pekerti ini prosesnya panjang, perlu peran masyarakat untuk membangun ekosistem pendidikan,” ucapnya.

Ke depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui

Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud tidak hanya mengembangkan intra kurikuler saja tetapi juga mengembangkan ekstra kurikuler dan non kurikuler bagi proses pendidikan anak. Kemendikbud juga mengupayakan terwujudnya ekosistem pendidikan yang hidup dimana adanya saling interaksi diantara orang tua, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

​Pemerintah Serius Upayakan Terciptanya Sekolah Aman

​Pemerintah Serius Upayakan Terciptanya Sekolah Aman

​Pemerintah Serius Upayakan Terciptanya Sekolah Aman
​Pemerintah Serius Upayakan Terciptanya Sekolah Aman

 

Pemerintah serius mengupayakan terciptanya sekolah yang aman bagi peserta didik. Sejumlah aturan terkait sekolah yang aman disiapkan dalam bentuk peraturan presiden yang akan segera dikeluarkan oleh Presiden. “Pemerintah tidak boleh lagi diam dan mendiamkan terhadap fenomena kekerasan di sekolah,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dalam pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 (RNPK 2016) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud, Depok Jawa Barat, hari Minggu (21/2/2016).

Selama ini jika terjadi kasus kekerasan di sekolah, menurut Anies, pendekatannya adalah salah satu dari dua hal yang ekstrem. “Yang pertama melihat ini sebagai kasus untuk diselesaikan secara kekeluargaan, atau kedua diserahkan ke aparat penegak hukum. Datanya yang diserahkan ke aparat penegak hukum ini besar jumlahnya,” katanya. Ke depan, menurut Mendikbud, hal ini harus diselesaikan secara sistematis.

Jika anak-anak terbiasa dengan kekerasan di sekolah atau di rumah, maka masa depan Indonesia akan penuh dengan anak-anak yang terbiasa dengan kekerasan. “Korban kekerasan ada dua, target kekerasan dan pelaku kekerasan. Jangan menganggap korban kekerasan hanyalah target, kedua-duanya harus diintervensi,” tambahnya.

 

Mendikbud menambahkan bahwa saat ini telah ada Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbud tersebut akan ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres). “Inti dari peraturan tersebut adalah tentang penanggulangan, sanksi, dan pencegahan. Karena sekarang sudah masif terjadi,” kata mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut.

 

Permendikbud tersebut mewajibkan sekolah memasang papan informasi

mengenai sekolah aman di serambi sekolah. “Jika anak kita mengalami kekerasan di sekolah, mau meminta tolong kemana? Negara tidak hadir di sekolah kita,” tambahnya. Oleh karena itu, harus ada nomor telepon kepala sekolah, dinas pendidikan, polsek, dan Kemendikbud. Fungsinya sebagai bantuan awal bila terjadi tindak kekerasan di sekolah.

 

Selain itu guru dan kepala sekolah wajib lapor kepada orang tua jika terjadi

tindak kekerasan. “Guru dan kepala sekolah yang diam dan mendiamkan dianggap lalai,” katanya. Oleh karena itu perlu disusun prosedur operasi standar (POS), karena selama ini guru dan kepala sekolah banyak yang tidak tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi tindak kekerasan di sekolah.

 

Baca Juga :

 

 

 

Gelaran Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Bentuk Pelibatan Publik

Gelaran Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Bentuk Pelibatan Publik

Gelaran Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Bentuk Pelibatan Publik
Gelaran Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Bentuk Pelibatan Publik
Pameran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2016 dibuka secara resmi. Pameran yang berjudul Gelaran Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan ini dirancang berbeda dan lebih ramai dengan adanya pelibatan publik.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menyebutkan, pihak-pihak yang

mengisi pameran selain dari unit utama di Kemendikbud, ada pula keikutsertaan masyarakat baik perusahaan maupun komunitas. Misalnya, ada dari Google, Microsoft, Intel, Bank Dunia, Komunitas Guru Belajar, SEAMEO Center, dan lain sebagainya.
“Saat ini semua peserta sudah siap,” kata Sesjen Didik Suhardi saat mendampingi Mendikbud membuka pameran, Minggu (21/02/2016).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pameran ini. Dengan adanya pelibatan publik maka diharapkan dapat mempercepat terciptanya ekosistem pendidikan dan kebudayaan.

Mendikbud mengatakan, pameran RNPK harus dimanfaatkan baik oleh pengisi

maupun pengunjung untuk membangun jejaring. Karena salah satu tujuan diadakannya rangkaian RNPK adalah untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan kebudayaan.
“Di RNPK ini hadir 1000 orang, jadi harus dibangun jaring, ikhtiarkan stan-stan (pameran) ini bisa berdiri di tempat asal para peserta,” kata Mendikbud sesaat sebelum menggunting pita tanda dibukanya pameran.

Usai menggunting pita Mendikbud berkeliling mengunjungi stan-stan dan

berinteraksi dengan petugas pameran. Bahkan, Mendikbud tidak ragu untuk mencoba alat pengukur indeks masa tubuh yang dipamerkan di salah satu stan SEAMEO center.
“Nanti pengunjung jangan lupa untuk mencoba juga ya,” tuturnya.

Mendikbud: Informasi yang Akurat adalah Bahan Bakar Keterlibatan Publik

Mendikbud: Informasi yang Akurat adalah Bahan Bakar Keterlibatan Publik

Mendikbud Informasi yang Akurat adalah Bahan Bakar Keterlibatan Publik
Mendikbud Informasi yang Akurat adalah Bahan Bakar Keterlibatan Publik
Pelibatan publik menjadi salah satu kerangka strategi dalam Tiga Kerangka Strategi Kemendikbud untuk membangun bidang pendidikan dan kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menekankan pentingnya mengkomunikasikan informasi ke publik mengenai kebijakan Kemendikbud. Adanya informasi yang baik dapat menciptakan interaksi antarpelaku pendidikan untuk menggerakkan ekosistem pendidikan.

“Apabila ada suplai informasi yang baik, dapat memperkuat  pelaku-pelaku

dalam ekosistem pendidikan untuk bisa berinteraksi dengan baik. Informasi yang kaya dan akurat serta komunikasi yang terjaga adalah bahan bakar bagi keterlibatan publik,” ujar Mendikbud dalam Rapat Koordinasi Informasi, Komunikasi, dan Layanan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta, (18/2/2016).
Ia mengatakan, bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang paling banyak berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehingga tuntutan terhadap Kemendikbud juga tinggi dari masyarakat. “Karena itu kita (Kemendikbud) juga yang mendapat potensi komplain paling besar. Kita harus serius memikirkan bagaimana melayani masyarakat,” ujarnya.

Mendikbud juga menggarisbawahi tentang desentralisasi pendidikan yang sudah

berjalan selama 15 tahun namun belum banyak dipahami masyarakat. Sejak desentralisasi di bidang pendidikan berlaku pada tahun 2001, sebagian otoritas pendidikan dilimpahkan ke pemerintah daerah. Namun hingga sekarang, sebagian besar masyarakat mengadukan semua masalah pendidikan ke pemerintah pusat (Kemendikbud), bukan menuntut ke pemerintah daerah.
“Kita ingin mengedukasi publik. Kita
ingin membangun ekosistem pendidikan. Masyarakat seharusnya juga menuntut pemerintah daerah supaya lingkungan terlibat dan mendorong peningkatan mutu pendidikan,” tutur Mendikbud. Ia juga meminta seluruh pegawai Kemendikbud dapat memberikan layanan masyarakat dengan baik.

Rapat Koordinasi Informasi, Komunikasi, dan Layanan Masyarakat diikuti lebih

dari seratus orang yang terdiri dari pejabat dan staf Kemendikbud yang memiliki tanggung jawab dalam hal informasi, komunikasi dan layanan masyarakat di lingkungan Kemendikbud. Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi mengatakan, rakor ini dihadiri perwakilan dari seluruh unit kerja yang ada di Kemendikbud untuk menyepakati hal-hal tentang informasi pendidikan dan kebudayaan untuk dipublikasikan kepada masyarakat dengan baik sebagai kebijakan Kemendikbud. Beberapa narasumber yang hadir dalam rakor antara lain Juru Bicara Presiden, Johan Budi, dan mantan Sekjen Kemenkominfo, Suprawoto.

Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia

Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia

Untuk menunjang pertumbuhan perdagangan di Indonesia, wajib dikembangkan sektor yang potensial untuk menunjang perdagangan, yaitu ekonomi maritim dan agrikultur. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur, kalian bisa memperhatikan ulasan berikut;

1. Penguatan Ekonomi Maritim
Untuk menunjang ketersediaan komoditas perdagangan antarnegara/internasional wajib upaya peningkatan ekonomi maritim. Sebab, sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Upaya peningkatan ekonomi maritim yang meliputi potensi maritim Indonesia, halangan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia dapat dipaparkan satu per satu di dalam gambaran tersebut ini.
a. Potensi Ekonomi Maritim Indonesia
Ekonomi kelautan (marine economy) merupakan aktivitas ekonomi yang dijalankan di lokasi pesisir dan lautan dan juga di darat yang manfaatkan sumber energi alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk membuahkan barang dan jasa. Ekonomi maritim (maritime economy) merupakan aktivitas ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.

Salah satu misal kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim yaitu di dalam bentuk pengembangan rumput laut. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010), terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta ha, yang diinginkan bisa meningkat menjadi 20 juta ha pada tahun 2020. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang telah benar-benar mendunia dan menjadi spotmenyelam yang wajib dikunjungi para penyelam (divers), layaknya Bunaken (Sulawesi Utara), Raja Ampat (Papua Barat), Labuan Bajo, dan Wakatobi (www.kemenkeu. go.id).

Perlu diketahui bahwa kira-kira 75% dari keseluruhan lokasi Indonesia terdiri dari lokasi perairan/lautan. Wilayah laut Indonesia yang benar-benar luas merupakan potensi yang mutlak dan wajib dipelihara dan juga ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan Statistik Perikanan Tahun 2012 dari Food plus Agriculture Organization (FAO), Indonesia merupakan negara peringkat ke dua di dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat di dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga merupakan negara ke dua di dalam perihal banyaknya kuantitas kapal yang dimiliki sehabis Tiongkok (www.kemenkeu.go.id) .

Sumber energi alam yang besar dan letaknya strategis (berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik) dan juga posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia mestinya menjadi kemampuan mutlak yang bisa dimaksimalkan pengembangannya. Banyaknya kekayaan yang terdapat di laut secara utuh baik di dalam, di dasar maupun di atas permukaan laut merupakan potensi ekonomi yang bisa memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Berbagai kekayaan laut ini memang telah dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak dahulu sampai sekarang, baik melalui metode produksi yang tradisional maupun berbasis teknologi.

Kemampuan Indonesia sebagai negara kepulauan, khususnya mengulas apakah pembangunan yang dijalankan telah menempatkan sektor kelautan sebagai modal pembangunan yang unggul. Produksi sektor kelautan secara kuantitatif mungkin tidak mengalami persoalan walaupun seringkali terdapat kesenjangan pada potensi dan realisasi. Dengan kekayaan laut yang benar-benar banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional tetap belum memberikan dampak positif yang kuat pada kesejahteraan masyarakat. Gambaran nyata situasi ini bersamaan dengan pengelolaan sektor kelautan belum digarap dengan penuh perhatian dan kemauan. Hal ini keluar pada potret lebih dari satu besar nelayan Indonesia yang tetap bergelut dengan kemiskinan, padahal produksi perikanan konsisten meningkat. Daya saing domestik yang lemah menyebabkan aktivitas pengangkutan (transportasi laut) maupun eksploitasi sumber energi mineral di lokasi perairan nasional tetap lebih banyak dijalankan oleh pihak asing. Kekalahan di dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim juga berjalan di sektor industri dan jasa kelautan jadi dari hulu maupun hilir.

b. Kondisi Ekonomi Maritim di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN
Keprihatinan pada sektor kelautan nasional mengharuskan ada kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di bermacam sub-sektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim mengidamkan menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkwalitas khususnya di sektor kemaritiman. Dengan demikian, iklim usaha dan investasi maritim yang baik dapat berkembang. Pembangunan ekonomi maritim dapat mempunyai industri pada kebutuhan dapat sumber energi manusia kemaritiman modern. Jika sistem ini bisa berlangsung, maka pembangunan ekonomi maritim dipastikan dapat bisa mempunyai penduduk ke arah kemakmuran. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yakni:
Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.
Peningkatan kesejahteraan semua pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan penduduk kelautan lainnya yang berskala kecil.
Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber energi kelautan.
Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa.
Kondisi ekonomi maritim di Indonesia, diamati dari:
a) Sektor Pelayaran
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di dalam realita, industri pelayaran nasional pas ini di dalam situasi belum begitu baik. Ditinjau dari faktor energi saing, pangsa muatan armada kapal nasional tetap tergolong rendah. Industri galangan kapal, yang memang benar-benar strategis sebab mempunyai rantai hulu-hilir yang panjang, sampai pas ini belum berkembang. Sistem pelabuhan pas ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya tetap belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber energi manusia di sektor pelayaran tetap relatif rendah. Semoga di era depan dapat lebih berkembang.

b) Sektor Perikanan
Potensi sektor perikanan Indonesia benar-benar besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan pada pendapatan nasional tetap rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun tetap benar-benar kurang.

c) Sektor Pariwisata Bahari
Pengembangan pariwisata bahari dipercayai bisa mempunyai dampak berganda (multiplier effect) yang bisa menyerap tenaga kerja, menambah pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri (devisa). Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh-bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang bisa memberikan dampak berganda di dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, sampai pas ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik.
Contoh ekonomi maritim di ASEAN tak hanya Indonesia pada lain adalah bahwa Ekonomi maritim di lokasi Asia Tenggara di dalam kurun pas 10-15 tahun paling akhir telah mengalami pergantian yang benar-benar mendasar. Keadaan ini tidak terlepas dari dampak lingkungan strategis dimana fenomena maritim dunia telah keluar dan menjadi tantangan nyata bagi negara-negara, khususnya negara yang memiliki lokasi teritorial bersifat laut. Seperti telah diketahui bahwa kawasan Asia tenggara lebih dibatasi oleh lokasi perairan, dimana batas negaranya pun tetap saling tumpang tindih dengan negara lain. Laut merupakan daerah penggalian sumber energi alam yang dapat digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bisa dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN.

c. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia
Pengembangan ekonomi maritim wajib ditingkatkan dengan harapan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim benar-benar diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kami miliki. Namun, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2014, kontribusi semua sektor kelautan pada Produk Domestik Bruto (PDB) hanya kira-kira 20%. Padahal, negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil daripada Indonesia, layaknya Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Tiongkok, yang kontribusi bidang kelautannya umumnya telah di atas 30 persen PDB.

Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan pergantian paradigma pembangunan nasional, dari pembangunan berbasis daratan (land-based development) menjadi pembangunan berbasis kelautan (ocean-based development). Hal ini dapat memacu bermacam produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber energi finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Melalui pergantian basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran (transportasi laut) dapat lebih maju dan efisien. Semua produk dari pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, dan manufaktur dapat lebih berdaya saing sebab biaya logistik dapat lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat.

Di samping itu, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, dipercayai dapat kurangi inefisiensi ekonomi nasional dan menambah energi saing produk di dalam negeri. Konektivitas maritim juga dapat memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menghimpit perbedaan harga dan juga kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah di dalam menyongsong ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan lima pelabuhan besar.Lima pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatra Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, dan juga pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Dari 47 pelabuhan yang dapat dikembangkan di ASEAN, 14 di antaranya tersedia di Indonesia. Kita mengidamkan lima pelabuhan besar kami itu siap untuk ASEAN Connectivity, dan Indonesia memang berkepentingan untuk proyek-proyek sea transportation ini. Investasi pihak swasta diperlukan di dalam proyek-proyek ASEAN Connectivity ini, khususnya pada infrastruktur transportasi.

Selain itu, di dalam pengembangan ekonomi maritim, juga telah disiapkan kerangka regulasi yang cocok dengan semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN benar-benar berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Menjelang pemberlakuan MEA, menanggulangi persoalan sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kami hadapi MEA sekarang ini memang bukan pada faktor perikanan itu sendiri tapi lebih kepada faktor pemberdayaan khususnya pemberdayaan nelayan sebab nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Jika nelayan tidak juga beranjak dari kemiskinan, maka produktivitas menangkap ikan menurun, dampaknya pendapatan dapat turun.

2. Penguatan Agrikultur di Indonesia
Apakah kalian telah dulu mendengar kata agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan aktivitas penggunaan sumber energi hayati yang dijalankan manusia untuk membuahkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan penggunaan sumber energi hayati yang juga di dalam agrikultur biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur bisa pula bersifat penggunaan mikroorganisme dan bioenzim di dalam pengolahan produk lanjutan, layaknya pembuatan keju dan tempe, atau cuman ekstraksi semata, layaknya penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Upaya peningkatan perekonomian sebaiknya diusahakan dengan peningkatan bermacam sektor. Salah satunya dari sektor agrikultur atau pertanian. Mengingat kuantitas penduduk Indonesia yang benar-benar banyak, sektor penghasil pangan wajib diusahakan agar bisa mencukupi kebutuhan semua masyarakat. Dukungan pemerintah di dalam pengembangan agrikultur pada lain bersifat dukungan subsidi pupuk dan juga benih. Hal ini ditujukan agar faktor produksi bisa ditekan agar harga jual produk bisa berkompetisi tapi terjangkau. Selain itu, pemerintah juga selamanya mengawasi harga-harga produk pertanian dengan obyek untuk memelihara petani andaikata harga barang benar-benar rendah. Setelah mengetahui mengenai makna agrikultur, kalian wajib mengetahui mengenai Potensi Agrikultur di Indonesia, Peran Agrikultur di Indonesia dan Hambatan Pengembangan Agrikultur di Indonesia.

a. Potensi Agrikultur di Indonesia
Indonesia sebagai salah satu negara yang juga di dalam lokasi tropis memiliki potensi pertanian yang benar-benar baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar di dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan Bahan Bakar Nabati (BBN).
Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber energi alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki bervariasi jenis tanaman. Hal ini didukung situasi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul, layaknya padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan bermacam varietas yang lain.
Pertanian merupakan sektor yang memiliki kegunaan vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35.9% dari keseluruhan angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14.7% bagi pendapatan nasional Indonesia (BPS: 2012). Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai megasektor yang benar-benar vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar di dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan di dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem.

b. Peran Agrikultur di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang kaya dapat sumber energi alam. Tanahnya subur. Sampai pas ini, lebih dari satu besar penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer di dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor mutlak untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor.
Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai pas ini tetap belum bisa memberikan sumbangan yang tinggi jikalau diamati dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan agrikultur di Indonesia diakui mutlak dari keseluruhan pembangunan nasional. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai kegunaan penting, pada lain; potensi sumber energi alam yang besar dan beragam, pangsa pada pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa pada ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya di dalam penyediaan pangan penduduk dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia besar, tapi pada sebenarnya sampai pas ini lebih dari satu besar petani kami tetap banyak yang tergolong miskin.

c. Hambatan Pengembangan Agrikultur di Indonesia
Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai lebih dari satu hambatan, pada lain sebagai berikut;
Skala usaha pertanian pada kebanyakan relatif kecil;
Modal terbatas;
Penggunaan teknologi tetap sederhana;
Sangat tergoda musim;
Pada kebanyakan mengupayakan dengan tenaga kerja keluarga;
Akses pada kredit, teknologi, dan pasar rendah;
Pasar hasil pertanian lebih dari satu besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar agar dapat merugikan petani;
Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian;
Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani.
3. Strategi Pengembangan Agrikultur di Indonesia
Beberapa kiat yang bisa dijalankan pemerintah di dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia pada lain:
a. Ekofarming
Strategi ekofarming merupakan peningkatkan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di tiap tiap daerah di Indonesia.

b. Distribusi Pupuk Secara Merata
Strategi yang ke dua ini, bersifat distribusi pupuk secara merata di semua lokasi Indonesia. Langkah yang ditempuh di dalam kiat ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama satu tahun. Dengan langkah ini pemerintah dapat bisa mengetahui kebutuhan pupuk selama satu tahun agar bisa sedia kan stok pupuk cocok dengan kebutuhan petani. https://www.biologi.co.id/6-ciri-ciri-makhluk-hidup/

c. Perbaikan Irigasi
Pertanian yang sukses tidak terlepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh sebab itu, pemerintah mengupayakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik.

Baca Juga :