Perkembangan E-Government di Indonesia

Perkembangan E-Government di Indonesia

Perkembangan E-Government di Indonesia

Perkembangan E-Government di Indonesia
Perkembangan E-Government di Indonesia

Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat.Aplikasi Internet sudah digunakan untuk e-commerce dan berkembang kepada pemakaianaplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-government. Pemerintahpusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-government.Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehinggadiperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan darimasyarakat. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan aparatpemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online, karena mereka lebih menyukaimetoda pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, surat-menyurat atau telepon.Kita harus belajar dari penyebab-penyebab kegagalan e-government di sejumlah negara yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana danprasarana teknologi informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibatlangsung.

Menurut definisi, e-government hanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti Internet, untuk meningkatkan proses pemerintahan. Dengan demikian, e-government adalah tidak ada prinsip baru. Pemerintah berada di antara pengguna pertama dari komputer. Tapi proliferasi global Internet, yang secara efektif mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atas dasar standar terbuka, dikombinasikan dengan gerakan untuk mereformasi administrasi publik yang dikenal sebagai New Public Management, memiliki untuk alasan yang baik menghasilkan gelombang baru kepentingan dalam topik. E-pemerintah berjanji untuk membuat pemerintah lebih efisien, responsif, transparan dan sah dan juga menciptakan pasar yang berkembang pesat barang dan jasa, dengan berbagai peluang bisnis baru.
Untuk beberapa, e-pemerintah mungkin tampaknya menjadi sedikit lebih dari upaya untuk memperluas pasar e-commerce dari bisnis kepada pemerintah. Tentunya ada beberapa kebenaran dalam hal ini. E-commerce adalah pemasaran dan penjualan melalui Internet. Karena lembaga-lembaga pemerintah mengambil bagian dalam kegiatan pemasaran dan penjualan, baik sebagai pembeli dan penjual, tidak konsisten untuk berbicara tentang e-government aplikasi e-commerce. Pemerintah lakukan setelah semua perilaku bisnis.
Tapi e-commerce tidak di jantung e-government. Tugas utama pemerintah adalah pemerintahan, tugas masyarakat mengatur, bukan pemasaran dan penjualan. Dalam demokrasi modern, tanggung jawab dan tenaga untuk regulasi yang dibagi dan dibagi antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Menyederhanakan agak, legislatif bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dalam bentuk undang-undang, eksekutif untuk melaksanakan kebijakan dan penegakan hukum, dan peradilan untuk menyelesaikan konflik hukum. E-government adalah tentang meningkatkan kerja dari semua cabang pemerintahan, bukan hanya administrasi publik dalam arti sempit.
New Public Management adalah semacam teori manajemen tentang bagaimana reformasi pemerintah dengan mengganti struktur organisasi yang hirarkis yang kaku dengan jaringan lebih dinamis unit organisasi kecil, menggantikan otoriter, keputusan top-down dan pembuatan kebijakan praktek dengan pendekatan yang lebih konsensus bottom-up yang memfasilitasi partisipasi sebagai stakeholder sebanyak mungkin, terutama warga biasa, mengadopsi sikap yang lebih ‘customer’ berorientasi kepada pelayanan publik, dan menerapkan prinsip-prinsip pasar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
E-pemerintah memberikan New Public Management darah segar. Tidak hanya informasi dan teknologi komunikasi menyediakan alat-alat infrastruktur dan software yang dibutuhkan untuk jaringan longgar ditambah unit pemerintah untuk berkolaborasi secara efektif, infiltrasi teknologi ini ke instansi pemerintah cenderung mengarah secara alami pada reformasi kelembagaan, karena sulit untuk mempertahankan ketat hirarkis saluran komunikasi dan kontrol ketika setiap PNS dapat berkolaborasi secara efisien dan langsung dengan orang lain melalui internet.
sebagai contoh untuk e-goverment adalah yang penulis ambil adalah salah satu pemerintah yang bergerak di bidang penegakkan hukum yaitu KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA .