PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
PPh Pasal 21
Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, baik itu sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai antara lain meliputi:
a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
c. Olahragawan
d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
g. Agen iklan;
h. Pengawas atau pengelola proyek;
i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
j. Petugas penjaja barang dagangan;
k. Petugas dinas luar asuransi;
l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau kegiatan sejenis lainnya
PPh Pasal 22
Pihak yang dipungut PPh Pasal 22:
1. Mereka yang melakukan kegiatan impor barang
2. Rekanan yang menerima pembayaran dari Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD BPPN, dan Bank Indonesia atas penyerahan/ penjualan barang yang pembayarannya berasal dari dana APBN/ APBD;
3. Penyalur atau agen Pertamina;
4. Penyalur atau agen badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
5. Penyalur dan agen gula pasir dan tepung terigu dari Bulog, serta pembeli lainnya yang langsung dari Bulog;
6. Penyalur, dealer, agen, dan grosir semen, rokok putih dan rokok kretek, kertas, baja, dan otomotif, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
 
PPh Pasal 23
Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal,pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak
 
PPh Pasal 26
Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia.