OBYEK PAJAK

OBYEK PAJAK

Table of Contents

OBYEK PAJAK

OBYEK PAJAK
OBYEK PAJAK
PPh Pasal 21
Obyek pemotongan PPh Pasal 21
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilanyang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium,hadiah atau penghargaan dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan namadan dalam bentuk apapun.
Bukan Obyek Pemotongan PPh Pasal 21 (KEP-545/PJ/2000)
1. Pembayaran klaim asuransi dari perusahaan asuransi, baik asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, maupun asuransi beasiswa.
2. Imbalan dalam bentuk natura, kecuali : yang diberikan oleh bukan subyek pajak, diberikan di daerah terpencil, atau diberikan oleh pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayar pemberi kerja kepada dana pensiun, iuran taspen yang dibayar pemberi kerja kepada Badan Penyelenggara Taspen, iuran THT/tunjangan hari tua yang dibayar pemberi kerja kepada dana pensiun, iuran jamsostek yang dibayar pemberi kerja kepada Badan Penyelenggara Jamsostek. (pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat penerimaan uang pensiun atau tunjangan hari tua).
4. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja
5. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
PPh Pasal 22
Obyek pemotongan PPh Pasal 22
1. Impor barang
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Anggaran,Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat pusat daerah maupun pusat.
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif.
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis dan gas.
6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pedagang pengumpul.
7. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Bukan Obyek Pemotongan PPh Pasal 22 (254/KMK.03/2001 Jo 392/KMK.03/2001 Jo 236/KMK.03/2003 Jo SE-13/PJ.43/2001)
1. Impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk, yaitu terdiri dari:
a. Barang perwakilan negara asing dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
b. Barang untuk keperluan badan internasional dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang dinyatakan sebagai bukan subyek pajak.
c. Barang untuk musium, kebun binatang, dan tempat sejenis untuk kepentingan umum.
d. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, agama, sosial, dan kebudayaan.
e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
f. Barang untuk keperluan tuna netra dan penyandang cacat lainnya.
g. Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, suku cadang untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
h. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah  untuk kepentingan umum
i. Peti mati atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
j. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
k. Barang pindahan
l. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, barang kiriman (sampai nilai pabean tertentu).
m. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan dan keamanan negara.
n. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.
p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia.
r. Peralatan yang digunakan untuk Penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
3. Impor sementara yang semata-mata untuk diekspor kembali
4. Pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah (beban APBN/APBD) atas pembelian barang/jasa yang nilainya paling banyak Rp 1.000.000,00 (tanpa penerbitan SKB).
5. Pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah (beban APBN/APBD) atas pembelian bahan bakar minyak, listrik, telepon, gas, air PAM, benda-benda pos (tanpa penerbitan SKB).
6. Emas batangan yang diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor.
7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (tanpa SKB).
8. Impor kembali (re-impor) atas barang-barang yang telah diekspor atau barang yang diimpor kembali untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Dirjen Bea dan Cukai.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG