Jokowi Mangkir Sidang Perdana Gugatan Blokir Internet Papua

Jokowi Mangkir Sidang Perdana Gugatan Blokir Internet Papua

Jokowi Mangkir Sidang Perdana Gugatan Blokir Internet Papua

Jokowi Mangkir Sidang Perdana Gugatan Blokir Internet Papua
Jokowi Mangkir Sidang Perdana Gugatan Blokir Internet Papua

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang perkara Gugatan Legal Standing (Hak Gugat Organisasi) atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 lalu.

Pihak tergugat dalam perkara ini adalah Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Dalam sidang ini, tergugat hanya diwakilkan oleh Biro Hukum Kementerian

Komunikasi dan Informatika. Adapun pihak Jokowi tidak hadir dalam sidang ini. Pihak tergugat menyayangkan Joko Widodo yang absen dalam sidang ini.

“Tadi hanya perwakilan Kemenkominfo yang datang. Ya justru kami sangat menyayangkan karena ini proses yang legal, proses konstitusional, pengadilan, kalau mereka anggap tindakan tersebut (pemblokiran internet) yang taat hukum mestinya datang juga,” kata Kuasa Hukum Penggugat, Ade Wahyudin, di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Senin (2/12).

Lihat juga:Kilas Balik Pemblokiran Internet Papua Hingga Jokowi Digugat

Ade mengatakan pihaknya telah mempersiapkan berbagai barang bukti apabila pihak tergugat merasa keberatan.

Gugatan Resmi Berlanjut ke Persidangan

Ade mengatakan PTUN Jakarta telah memutuskan gugatan terhadap Jokowi

berlanjut ke persidangan.

Gugatan ini pada pekan lalu diajukan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan SAFEnet sebagai penggugat dan LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam dan ICJR sebagai kuasa hukum dengan nomor perkara 230/G/2019/PTUN-JKT.

Majelis hakim PTUN dalam proses dismisal hari ini menyatakan gugatan Tim Pembela Kebebasan Pers adalah kewenangan pengadilan TUN, sehingga hakim bisa menyidangkan perkaranya.

Ade yang juga menjabat sebagai Direktur LBH Pers mengatakan proses dismisal

atau pengecekan kewenangan pengadilan ini menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) baru Nomor 2 tahun 2019. Gugatan ini merupakan yang pertama menggunakan dasar gugatannya sejak Perma ini terbit.

 

Sumber :

https://namabayi.co.id/