Terkendala Lahan Milik Pemkab, Pembangunan Sekolah Negeri Terhenti Empat Tahun Terakhir

Terkendala Lahan Milik Pemkab, Pembangunan Sekolah Negeri Terhenti Empat Tahun Terakhir

Terkendala Lahan Milik Pemkab, Pembangunan Sekolah Negeri Terhenti Empat Tahun Terakhir

Terkendala Lahan Milik Pemkab, Pembangunan Sekolah Negeri Terhenti Empat Tahun Terakhir
Terkendala Lahan Milik Pemkab, Pembangunan Sekolah Negeri Terhenti Empat Tahun Terakhir

Ketersedian lahan masih menjadi persoalan untuk membangun sekolah negeri di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Tercatat, pembangunan unit sekolah baru (USB) untuk tingkat SMPN, terakhir kali dibangun pada tahun 2015 lalu yakni SMPN 5 Gununghalu yang merupakan bantuan dari pusat. Sementara, bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah daerah terbantu oleh hadirnya sekolah swasta.
Dadang Sapardan, Kabid SMP pada Dinas Pendidikan (Disdik) KBB

Kabid SMP pada Dinas Pendidikan (Disdik) KBB, Dadang Sapardan menyatakan, bantuan dari pusat untuk pembangunan sekolah diharuskan di atas lahan milik pemerintah daerah. “Pusat itu hanya memberikan bantuan bangunan saja untuk USB. Untuk lahan dari kita dan itu sesuai aturan harus dibangun di lahan milik pemerintah, itu yang menjadi kendala sehingga sampai saat ini belum ada pembangunan sekolah lagi,” kata Dadang, Selasa (24/9/2019).

Menurut Dadang, bila lahan pemerintah daerah tersedia cukup luas di sejumlah

titik, tentu setiap tahun pembangunan sekolah dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. “Slot dari kementerian itu sebetulnya banyak, bahkan dari 3 sampai 5 sekolah bisa diberikan, asalkan ada lahannya yang tersedia. Sesuai aturan minimal harus tersedia lahan seluas 6.000 meter persegi untuk satu sekolah, itu bisa untuk 6 ruang kelas dan satu bangunan masjid,” ungkapnya.

Dadang menyebutkan, saat ini jumlah SMP di KBB baik negeri maupun swasta mencapai angka184 sekokah dengan jumlah 62 ribuan siswa. Dia juga memastikan, dengan jumlah sekolah yang ada saat ini, masih bisa menampung siswa dan tidak kekurangan sekolah negeri. “Kalau urgent tidak, karena sekolah negeri terbilang banyak juga, apalagi terbantu dengan hadirnya sekolah swasta,” katanya.

Namun dirinya tak menampik jika potensi paling ramai untuk memilih sekolah

negeri cukup banyak diminati. Itu bisa terlihat di wilayah perkotaan seperti Padalarang dan Ngamprah. “Di Padalarang dan Ngamprah ini memang potensinya besar (siswa banyak), sementara baru ada tiga sekolah negeri saja yang berdiri seperti SMPN 1, 2 dan 3 di Padalarang. Begitu juga di Ngamprah ada SMPN 1, 2 dan 3,” kata Dadang seraya menyebutkan sekolah yang menjadi pilihan orangtua juga yakni di SMPN 1, 2 dan 3 Lembang serta SMPN 1 Batujajar dengan rata-rata setiap PPDB mencapai 320 siswa/tahun.

Dadang menambahkan, tugas Disdik saat ini yakni akan meningkatkan kualitas

pelayanan dan pembelajaran yang ada di sekolah swasta agar bisa diminati seperti sekokah negeri. “Kami akan mengundang kepala sekolah untuk memberikan semacam pelatihan seperti pengelolaan managemen sekolah yang baik dan juga pelatihan pembelajaran di sekolah sehingga kualitas pelayanan akan mendekati sekolah negeri. Tapi untuk sekolah swasta yang sudah bagus seperti Al-Irsyad, Al-Azhar serta Darul Hikam dan beberapa sekolah lainnya yang sudah baik, tidak perlu diberikan pelatihan lagi,” pungkasnya

 

Sumber :

https://www.kaskus.co.id/thread/5d93efa668cc95320f76215e/