Prioritas Bantuan Pendidikan Masuk KUA-PPAS

Prioritas Bantuan Pendidikan Masuk KUA-PPAS

Prioritas Bantuan Pendidikan Masuk KUA-PPAS

Prioritas Bantuan Pendidikan Masuk KUA-PPAS
Prioritas Bantuan Pendidikan Masuk KUA-PPAS

Kalangan dewan DPRD Jawa Barat (Jabar), akan terus memprioritaskan anggaran pendidikan jadi skla wajib untuk terus dianggarkan pada APBD 2019 nanti. Bahkan untuk Ban­tuan Pendidikan Menengan Umum Universal (BPMU) dewan sudah menekankan untuk dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Jabar.
BARU RENCANA: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan untuk perencanaan anggaran Tahun 2019 pada KUA-PPAS sekitar Rp 37 Triliun.

Ketua DPRD Jabar Ineu Pur­wadewi mengatakan, untuk bidang pendidikan DPRD

Jabar melalui komisi V tetap berkomitmen terus mendorong dengan ketentuan anggaran 20 persen. Bahkan, jika dito­tal anggaran untuk pendidikan semenjak alih kelola SMA/SMK ke Jabar bisa mencapai 40 persen dari total APBD.

Ineu mengakui, untuk BPMU pada 2018 belum sepenuhnya bisa dicairkan. Sebab, pada wak­tu itu Pemprov Jabar sedang men­galami keterbatasan anggaran. Sehingga, untuk BPMU bisa disa­lurkan pada 2019 nanti.
TEKEN KUA-PPAS: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat menandatangani KUA-PPAS di Gedung DPRD Jawa Barat, kemarin (16/11).

”Dari kejadian kemarinkan saya sangat memahami dari sekolah swasta

menyampaikan aspira­sinya kepada dewan, untuk itu untuk mengantisipasi di APBD 2019 dewan sudah menekankan untuk dilakukan penghitungan pasti,” jelas Ineu ketika ditemui di gedung DPRD, kemarin (16/11).

Ineu memastikan, kepada di­nas terkait untuk mempersiap­kan penggaran BPMU

di 10 bulan minta untuk dianggarkan untuk APBD 2019. Bahkan, usu­lan dan masukan dari dewan meminta agar anggaran untuk BPMU ditambahkan dari alo­kasi pada APBD 2018. Menurut­nya, Penyaluran BPMU untuk sekolah-sekolah swasta pada 2018 diakui ada kekurangan dan baru dihitung sebesar Rp 24 ribu persiswa.

 

Sumber :

http://www.uggoutlets.com.co/cargo-agent-requirements/