Pemkot Bogor Wajibkan Pendidikan Antikorupsi di SD dan SMP

Pemkot Bogor Wajibkan Pendidikan Antikorupsi di SD dan SMP

Pemkot Bogor Wajibkan Pendidikan Antikorupsi di SD dan SMP
Pemkot Bogor Wajibkan Pendidikan Antikorupsi di SD dan SMP

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) segera mewajibkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk memasukkan muatan pendidikan antikorupsi di mata pelajaran. Kebijakan ini dilakukan untuk pencegahan korupsi sejak dini.

Hal itu dikatakan Wali Kota Bogor Bima Arya saat penyampaikan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemkot Bogor di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (26/4/2019). Setelah pertemuan itu, pemkot bersama KPK menyepakati beberapa langkah penanggulangan korupsi.

“Langkah menindaklanjuti koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor dan KPK. Kami akan segera mewajibkan SD, SMP di Kota Bogor untuk memasukkan mata pelajaran antikorupsi segera,” kata Bima Arya yang tiba di KPK didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

Kebijakan tersebut akan diawali dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwali) sebagai payung hukum pekan depan. “Minggu depan saya akan keluarkan Perwali-nya. Karena pendidikan korupsi harus mulai dari awal,” jelasnya.

Dalam pertemuan kurang lebih tiga jam tersebut di ruang rapat pleno lantai 15, Pemkot Bogor dan KPK juga membahas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pemkot Bogor sudah 100 persen melaporkannya.

“100 persen sudah diserahkan, tetapi masih ada 11 (orang) yang belum sempurna harus disempurnakan, direvisi,” tuturnya.

Tak hanya itu, KPK juga memaparkan kecenderungan praktik-praktik korupsi di

lingkungan pemerintah daerah, termasuk bidang-bidang yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.

“Kami diberikan paparan bahwa kecenderungan itu ada di dua bidang. Pertama adalah terkait dengan penyuapan dan kedua pengadaan barang dan jasa. Jadi, kami diberikan gambaran bagaimana caranya, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi,” jelas Wali Kota.

Dengan koordinasi ini kata dia, diharapkan di Kota Bogor tidak ada peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang sudah terjadi di daerah lain.

“Jadi banyak sekali perbincangan kami dengan Pimpinan KPK, karena kita tidak

ingin di kota Bogor ada peristiwa sama dengan daerah lain. Apalagi OTT misalnya. Kita ingin melangkah ke depan dengan mantap untuk memberantas korupsi,” katanya.

 

Sumber :

Sejarah Arti Nama Indonesia

 

Kisah Anak Tukang Las yang Diterima di FK UI

Kisah Anak Tukang Las yang Diterima di FK UI

Kisah Anak Tukang Las yang Diterima di FK UI
Kisah Anak Tukang Las yang Diterima di FK UI

Syahrul Ramadhan (18), bisa diterima berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) merupakan impian yang menjadi kenyataan. Betapa tidak, untuk kuliah di tempat tersebut ia harus bersaing dengan ribuan siswa dari seluruh Indonesia.

Fakultas Kedokteran UI merupakan fakultas yang menjadi favorit bagi para siswa yang bercita-cita menjadi dokter.

Rektor UI Prof Muhammad Anis mengakui dari tahun ke tahun Fakultas Kedokteran masih menjadi peringkat pertama yang paling banyak diminati.

“Untuk itu seleksinya sangat ketat sekali, walaupun begitu setiap tahun tetap banyak yang memilih sebagai pilihan utama fakultas favorit,” kata Anis.

Semasa sekolah, Arul sapaan akrab Syahrul selalu meraih juara umum dengan rata-rata nilai di atas 90. Untuk itu, ketika lulus SMA, Arul memberanikan diri untuk mendaftarkan diri di Fakultas Kedokteran UI dan bersaing dengan siswa Indonesia lainnya.

Dengan bekal ketekunan dan semangat yang membara untuk dapat kuliah di UI, Arul terus belajar dengan tekun dan juga tak lupa juga selalu berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan jalannya.

Walaupun kedua orang tuanya berprofesi tukang las dan penyapu jalan, namun tekad yang membara dan tak kenal putus asa, hal inilah yang membuat dia mampu lolos dalam seleksi masuk Fakultas Kedokteran UI.

“Alhamdulillah saya berhasil diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN),” katanya.

Syahrul memang ingin bercita-cita menjadi dokter dan ingin menempuh pendidikan di UI yang menjadi kampus kebanggaan Indonesia. Sejak itu, dirinya berupaya konsisten menjaga nilai agar dapat tembus UI melalui jalur prestasi melalui nilai rapor.

Ketika dinyatakan diterima di Fakultas Kedokteran UI, Syahrul merasa terharu bercampur bingung mengenai biaya yang harus dikeluarkan orang tuanya untuk melanjutkan kuliah di UI tersebut mengingat pekerjaan orang tuanya.

Tidak hanya biaya perkuliahan melainkan juga biaya transportasi dan akomodasi semasa pendaftaran ulang sebelum kuliah pun terasa sangat berat.

“Saya bingung tak ada biaya, ibu saya terpaksa mengambil uang tabungan untuk biaya akomodasi tiket pesawat ke Jakarta mendaftar ulang ke UI,” kata Arul yang berasal dari sekolah SMA Negeri 2 Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Namun setelah profilnya diberitakan oleh media lokal, maka mulai banyak yang mengulurkan tangannya untuk membantu sekedar biaya transportasi ke Jakarta.

Pada Senin (22/4/2019), Syahrul melakukan verifikasi rapor di Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru UI di Kampus Depok serta dilanjutkan dengan proses daftar ulang yang dilakukan pada Kamis (25/4/2019) di Balairung UI.

Pihak UI, khususnya dari Ikatan Alumni (Iluni) Fakultas Kedokteran dan Dekan FKUI memberikan dukungan dana sehingga keraguan dirinya seketika itupun sirna.

Arul juga berhasil lulus untuk menerima beasiswa Bidikmisi. Tak hanya itu, pihak UI juga memberikan kemudahan verifikasi rapor dan daftar ulang yang dilakukan pada pekan yang sama sehingga ia tidak perlu keluar uang transportasi Pekanbaru Jakarta dua kali lebih banyak.

“Kemudahan-kemudahan yang saya peroleh membuat saya semakin yakin bahwa saya dapat menyelesaikan studi saya di UI tanpa terkendala biaya,” katanya.

Kondisi finansial bukanlah penghalang untuk dapat menempuh perkuliahan di UI. UI juga memberikan banyak kesempatan beasiswa, baik itu beasiswa prestasi maupun beasiswa bagi siswa yang tidak mampu.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahiswaan Prof Bambang Wibawarta

menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi siapa saja yang ketika dinyatakan lulus dan diterima di UI untuk tidak melanjutkannya hanya karena tidak ada biaya.

“Kami memberikan keringanan biaya bagi para calon mahasiswa bahkan sampai gratis dengan berbagai program, misalnya dengan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Berkeadilan ataupun beasiswa Bidikmisi,” katanya.

Mengabdi untuk daerah

Syahrul merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Azman dan Neni Marlina. Sang ayah bekerja sebagai tukang las dengan penghasilan tidak tetap, tergantung pesanan las. Sedangkan ibunya merupakan seorang penyapu jalan yang penghasilannya juga tidak seberapa.

Tidak hanya Arul saja yang menjadi tanggungannya, melainkan kedua kakaknya

pun saat ini tengah menempuh kuliah di perguruan tinggi di Riau.

Karena itu, Arul sangat berharap dapat mengangkat derajat orang tua serta, dan nantinya bisa mengabdi kepada daerah asalnya di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

“Saya melihat daerah saya membutuhkan dokter spesialis jantung dan kandungan. Semoga saya bisa menempuh pendidikan dokter hingga spesialis dan dapat memberikan manfaat bagi kota kelahiran saya,” katanya.

Arul saat ini juga sudah mendapatkan asrama bagi mahasiswa daerah di UI, sehingga memudahkan dirinya untuk melakukan aktivitas di kampus berjuluk “We Are The Yellow Jacket” tersebut.

“Nanti awal puasa Ramadhan saya kembali ke rumah dahulu, setelah itu baru

kembali ke UI untuk menyelesaikan segala sesuatu yang belum terselesaikan,” katanya.

Pengalaman Arul menjadi bukti nyata bahwa UI menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas bagi seluruh siswa di Indonesia yang telah lulus seleksi akademik.

 

Sumber :

http://slamet.blog.st3telkom.ac.id/legenda-kota-makassar/

Galidaya: Pendidikan Karakter Purwakarta Mengasah Welas Asih

Galidaya: Pendidikan Karakter Purwakarta Mengasah Welas Asih

Galidaya Pendidikan Karakter Purwakarta Mengasah Welas Asih
Galidaya Pendidikan Karakter Purwakarta Mengasah Welas Asih

Di tengah gonta-ganti kurikulum pendidikan, Purwakarta di bawah kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi konsisten dengan menginisiasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.

Hal ini tentu menjadi menarik, sebab selama ini kurikulum di Indonesia selalu seragam dengan mengabaikan kearifan lokal

“Pendidikan karakter yang diinisiasi Pak Bupati dari semenjak menjabat pada

periode pertama saya kira cukup tepat. Sebab menggali kearifan lokal untuk membangun karakter anak didik di Purwakarta,” ujar Founder Galidaya, Dian Hadiana.

Lembaga yang konsen pada isu-isu pendidikan ini, mendukung kebijakan Dedi Mulyadi yang membuat terobosan di sektor pendidikan. Menurut mantan Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta ini, kurikulum semacam ini akan membentuk pribadi yang memiliki karakter unggul serta siap bersaing di era persaingan bebas ini.

Dian mengapresiasi terobosan Dedi Mulyadi di mana setiap hari Kamis akan

menjadi hari welas asih yang diterapkan di sekolah-sekolah dengan berbagai kegiatan berbasis budaya Sunda. Sebab, budaya Sunda nganteuran” yang hampir punah, lanjut dia, memiliki relevansi dan semangat yang sejalan dengan Pancasila dalam pembentukan karakter generasi bangsa dan memperkuat jati diri bangsa.

Dari program ‘kemis poe welas asih’ ini, sambungnya, kelak di kemudian hari

mereka bisa menjadi generasi yang peduli satu sama lain yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan akar tradisi budaya Sunda.

“Dengan kurikulum semacam ini, ke depan akan terbangun generasi penerus yang welas asih, cerdas, dan peduli antar sesama,” pungkas Wasekjen Pengurus Besar HMI 2008-2010

 

Baca Juga :

Idul Adha, Darul Hikam Integrated School Primary Berikan Pembelajaran Kurban

Idul Adha, Darul Hikam Integrated School Primary Berikan Pembelajaran Kurban

Idul Adha, Darul Hikam Integrated School Primary Berikan Pembelajaran Kurban
Idul Adha, Darul Hikam Integrated School Primary Berikan Pembelajaran Kurban

 

Memperingati Hari Raya Idul Adha 1438 H, Darul Hikam Integrated School

Primary memberikan pembelajaran Qurban terhadap Siswa-Siswi Sekolah Dasar.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Kurban Darul Hikam Integrated School Primary Anugrah Nurhakim. Ia mengatakan, kegiatan ini sebagai bukti pembelajaran terhadap anak-anak dalam proses penyembelihan dan pemotongan hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam.

“Anak-anak itu tau bagaimana pemotongan dan penyembelihan kurban sesuai

dengan syariat itu seperti apa,” ungkap Anugrah saat ditemui di Darul Hikam Integrated School Primary Jalan Brigjen Katamso Bandung, Senin (4/9).

Karena lanjut Anugrah, program kurban yang dilakukan setiap tahunnya oleh Darul Hikam ini dengan menggunakan infaq setiap kelas.

“Kita disini ada program infaq setiap kelas, dan setiap kelas itu ada satu kambing dan alhamdulillah ada juga yang satu kelas dua kambing,” ungkapnya.

Sehingga kata dia, dari situlah kita akan memberikan makna kepada anak-anak apa yang dinamakan dengan pengorbanan.

“Karena kurban itu pengorbanan dari hal yang mereka sayangi kalau disini

infaq mereka uang jajan mereka kasih untuk infaq, ketika pemotongan itu anak-anak disuruh melihat kambing yang mereka dapat bagaimana cara penyembelihannya dan anak-anak juga ada sebagian membantu untuk memotong daging,” terangnya.

Anugrah menjelaskan, untuk tahun ini ada sekitar 17 kambing dan 4 sapi yang akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar.

“Ini setiap tahun dilakukan, kita dikurban disini ada 17 yang dipotong disini, dan satu lagi kita sumbangkan ke perguruan darul hikam, yang menitipkan ada 7 orang, untuk kambing 17 sapi ada 4, distribusi ke guru-guru sekitar mereka,” tandasnya

 

Sumber :

https://pihvikeisari.com/pengertian-mikrobiologi-dan-perkembangan-dari-mikrobiologi/

Yohana Sebut Perempuan Jadi Pilar Utama Dalam Suatu Negara

Yohana Sebut Perempuan Jadi Pilar Utama Dalam Suatu Negara

Yohana Sebut Perempuan Jadi Pilar Utama Dalam Suatu Negara
Yohana Sebut Perempuan Jadi Pilar Utama Dalam Suatu Negara

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (PPPA)

Yohana Susana Yembise menyampaikan kebanggaannya kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia yang nantinya akan menjadi penerus bangsa dan para pemimpin bangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh Yohana saat memberikan Kuliah Umum dihadapan 6000 Mahasiswa Baru yang mengikuti Masa Orientasi Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Gedung Gymanasium UPI Jalan Setiabudhi Bandung, Kamis (31/8).

Yohana menceritakan, setelah pengalamannya di dunia pendidikan yang

membawanya kini menjadi Menteri, sehingga dirinya akan lebih banyak mengangkat perempuan, karena perempuan sekarang menjadi pilar utama suatu negara.

“Negara kuat dan hebat kalau perempuannya kuat, Kita belum tentu hadir di dunia kalau tidak ada perempuan, maka harus dihormati, dihargai, dan tidak boleh didiskiriminasikan, mana sudah harus melahirkan dan kerja dari pagi sampai malam, dan juga harus melihat keluarga,” ungkap Yohana.

Selain itu, di bidang politik, bahkan dalam bidang pemerintahan ada sembilan

menteri Presiden yang berjenis kelamin perempuan.

“Dibidang politik, bidang eksekutif ada 9 menteri perempuan di kabinet Presiden, oleh karena itu Negara kita memperhatikan perempuan,” tandasnya.

 

Sumber :

https://buzzimg.com/mengetahui-pengertian-komunikasi-terapeutik/

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kembali Digelar Februari Ini

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kembali Digelar Februari Ini

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kembali Digelar Februari Ini
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kembali Digelar Februari Ini

Agenda tahunan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) akan kembali digelar pada 21-23 Februari 2016. Dengan mengusung tema “Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah”, RNPK 2016 akan dilaksanakan dengan nuansa sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Ada beberapa tema yang akan diusung berbeda dengan tahun sebelumnya, termasuk gerakan revolusi mental, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kreativitas anak-anak dan pelaku pendidikan, yang akan dibahas dalam sidang pleno,” demikian disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud Suharti, pada talkshow dengan RRI Pro 3, di Kantor Kemendikbud, Selasa (16/02/2016).

 

Suharti mengatakan, selain sidang pleno juga ada sidang komisi yang akan

membahas tujuh tema berbeda. Komisi 1 akan membahas tema PAUD dan Dikmas dalam Mencerdaskan Masyarakat; Komisi 2 membahas Wajib Belajar 12 Tahun; Komisi 3 Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan; Komisi 4 Kurikulum, Penilaian, dan Akreditasi; Komisi 5 Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional; Komisi 6 Membangun Budaya dan Budaya Membangun; Komisi 7 Efektivitas Birokrasi, Pelibatan Publik, dan Hubungan Pusat dan Daerah.

RNPK 2016 akan dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemendikbud di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Diagendakan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, akan membuka acara tersebut.

 

Suharti menambahkan, selain tema, narasumber dalam sidang pleno juga

berbeda dari tahun sebelumnya. Jika biasanya pembicara berasal dari kalangan pendidikan, maka tahun ini pembicara akan melibatkan kalangan dunia usaha dan masyarakat umum. Para narasumber tersebut adalah Handry Satriago (CEO General Electric), Ade Irawan (ICW), Abdul Malik Gismar (Senior Advisor for Knowledge and Resource Center), dan Rene Suhardono (Indonesia Mengajar).

Keterlibatan para pembicara tersebut, kata Suharti, tidak lain agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dari kalangan yang memerlukan lulusan dunia pendidikan. Tidak hanya narasumber, peserta RNPK juga melibatkan berbagai kalangan, termasuk yayasan pendidikan keagamaan. “Apa yang diharapkan oleh mereka kita tangkap juga,” katanya.

 

Suharti mengatakan, pelibatan publik dari dulu sampai sekarang luar biasa.

Penyelenggara pendidikan dari masyarakat berperan sangat besar. Untuk itu, keterlibatan masyarakat ini akan dipayungi. “Karena bisa jadi mereka punya solusi-solusi atas masalah pendidikan. Best practice terkadang sudah ada di masyarakat,” katanya. (Aline Rogeleonick)

 

Baca Juga :

 

 

Akreditasi Pendidikan Nonformal Dorong Penyiapan Tenaga Kerja Berkompetensi

Akreditasi Pendidikan Nonformal Dorong Penyiapan Tenaga Kerja Berkompetensi

Akreditasi Pendidikan Nonformal Dorong Penyiapan Tenaga Kerja Berkompetensi
Akreditasi Pendidikan Nonformal Dorong Penyiapan Tenaga Kerja Berkompetensi

Pendidikan nonformal merupakan salah satu pencetak tenaga kerja terampil di

samping pendidikan formal. Terampil atau tidaknya lulusan pendidikan nonformal dapat diukur dari kualitas institusi pendidikan yang disebut dengan akreditasi, dan dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, sebagai badan yang menilai kompetensi institusi pendidikan nonformal BAN PNF harus menjadi tempat pembelajaran dengan iklim yang membangun. Badan ini harus memastikan orientasi perubahan perilaku dan bukan sekadar jumlah, baik pada peserta didik, tenaga pendidik, maupun institusi pendidikan.

“BAN PNF harus beda. Bukan hanya sebagai ‘palu godam’ yang menakutkan,”

kata Menteri Anies saat berdiskusi dengan jajaran BAN PNF di Kantor Kemendikbud, Kamis (11/02/2016).

Mendikbud mengatakan, untuk memastikan mutu serta kredibilitas BAN PNF diperlukan partisipasi dari masyarakat. Karenanya, BAN PNF perlu merangkul institusi lain yang juga memiliki kepentingan, baik dari sektor swasta maupun pemerintah daerah untuk ikut terlibat.

Selain itu, kata Mendikbud, peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan

akreditasi pendidikan nonformal akan diriviu kembali. Tujuannya, agar hambatan yang selama ini ditemui dapat segera dicarikan solusi dan percepatan persiapan tenaga kerja berkompeten dapat dilakukan.

Mendikbud menuturkan, guna meningkatkan kualitas BAN PNF perlu dilakukan kajian lebih dalam sebagai  pembanding kepada negara-negara yang telah sukses menyiapkan tenaga kerja terampil. Contoh negara terdekat adalah Filipina, dan untuk negara di Eropa contohnya adalah Jerman. Pengkajian tersebut bisa dilakukan virtual tanpa harus berkunjung ke dua negara ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BAN PNF Boedi Darma Sidi mengatakan, BAN PNF memang harus bisa menjadi agen peningkatan mutu dan mendorong agar pendidikan nonformal dapat berkembang. Bahkan tahun ini, kata dia, akan ada evaluasi bagi proses akreditasi yang telah dilakukan. “Selama ini urusan akreditasi lebih banyak administratif. Ke depan, akreditasi PNF akan mengutamakan peningkatan kualitas guru dari waktu ke waktu,” katanya.

 

Sumber :

https://icanhasmotivation.com/teori-model-atom/

Tumbuhkan Budi Pekerti Anak untuk Menjawab Tantangan Global

Tumbuhkan Budi Pekerti Anak untuk Menjawab Tantangan Global

Tumbuhkan Budi Pekerti Anak untuk Menjawab Tantangan Global
Tumbuhkan Budi Pekerti Anak untuk Menjawab Tantangan Global

Salah satu tantangan global dunia pendidikan saat ini adalah membentuk anak-anak bangsa agar mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tidak cukup dengan itu saja, anak-anak juga harus mampu memesona di negeri orang untuk menjawab tantangan global tersebut.

“Kita harus mulai membandingkan dimana kita sekarang dan melihat bagaimana anak-anak kita akan berhadapan dengan hasil-hasil pendidikan di tempat lain. Mari kita melihat perspektif anak-anak kita bukan sebagai barang jadi tetapi sesuatu yang tumbuh. Tantangan paling utama adalah penumbuhan karakter karena mereka-mereka yang dapat berkompetisi di level global yaitu mereka-mereka yang karakter kinerja dan karakter moralnya lewat batas minimum,”.

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, saat memberikan sambutan pada acara Seminar Nasional Pendidikan, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2/2016).

Kondisi masyarakat di suatu daerah secara tidak langsung akan menggambarkan

hasil pendidikan di daerah tersebut. Di negara-negara yang potret pendidikannya sudah maju seperti Denmark, Selandia Baru, Finlandia, dan Jepang fokus pendidikan menitikberatkan pada penumbuhan budi pekerti bagi anak-anak. “Ini adalah soal pembiasaan, budi pekerti bukan sekadar pembiasaan, kebiasaan menjadi komponen dari budi pekerti,” ujar Mendikbud Anies.
Mendikbud menyampaikan, potret pendidikan di Indonesia sampai saat ini lebih memerhatikan intra kurikulum seakan-akan semuanya diukur, proses pendidikan seharusnya memasukan proses pembiasaan yang menumbuhkan budi pekerti bagi anak-anak. Dia mencontohkan, seorang anak yang memiliki karakter jujur dikarenakan anak tersebut memiliki kebiasaan jujur yang sering dijalankan dalam kesehariannya sehingga membentuk karakter jujur yang akhirnya membentuk budaya hidup jujur. “Jika jujur hanya diajarkan lewat komponen intra kurikulum maka jujur hanya sebagai pengetahuan, karena itu ketika diuji nilainya mantap tapi ketika ditanya di lapangan tidak keluar,” katanya.

Mendikbud menjelaskan, fase untuk membentuk budaya hidup pada anak-anak

adalah diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisiten, menjadi kebiasaan, dan menjadi karakter yang akhirnya menjadi budaya hidup. Di sebuah sekolah, kata dia, harus dibangun proses pembiasaan bagi anak-anak seperti kebiasaan hidup bersih, hidup berdisiplin, dan lainnya. “Menumbuhkan budi pekerti ini prosesnya panjang, perlu peran masyarakat untuk membangun ekosistem pendidikan,” ucapnya.

Ke depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui

Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud tidak hanya mengembangkan intra kurikuler saja tetapi juga mengembangkan ekstra kurikuler dan non kurikuler bagi proses pendidikan anak. Kemendikbud juga mengupayakan terwujudnya ekosistem pendidikan yang hidup dimana adanya saling interaksi diantara orang tua, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

​Pemerintah Serius Upayakan Terciptanya Sekolah Aman

​Pemerintah Serius Upayakan Terciptanya Sekolah Aman

​Pemerintah Serius Upayakan Terciptanya Sekolah Aman
​Pemerintah Serius Upayakan Terciptanya Sekolah Aman

 

Pemerintah serius mengupayakan terciptanya sekolah yang aman bagi peserta didik. Sejumlah aturan terkait sekolah yang aman disiapkan dalam bentuk peraturan presiden yang akan segera dikeluarkan oleh Presiden. “Pemerintah tidak boleh lagi diam dan mendiamkan terhadap fenomena kekerasan di sekolah,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dalam pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 (RNPK 2016) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud, Depok Jawa Barat, hari Minggu (21/2/2016).

Selama ini jika terjadi kasus kekerasan di sekolah, menurut Anies, pendekatannya adalah salah satu dari dua hal yang ekstrem. “Yang pertama melihat ini sebagai kasus untuk diselesaikan secara kekeluargaan, atau kedua diserahkan ke aparat penegak hukum. Datanya yang diserahkan ke aparat penegak hukum ini besar jumlahnya,” katanya. Ke depan, menurut Mendikbud, hal ini harus diselesaikan secara sistematis.

Jika anak-anak terbiasa dengan kekerasan di sekolah atau di rumah, maka masa depan Indonesia akan penuh dengan anak-anak yang terbiasa dengan kekerasan. “Korban kekerasan ada dua, target kekerasan dan pelaku kekerasan. Jangan menganggap korban kekerasan hanyalah target, kedua-duanya harus diintervensi,” tambahnya.

 

Mendikbud menambahkan bahwa saat ini telah ada Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbud tersebut akan ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres). “Inti dari peraturan tersebut adalah tentang penanggulangan, sanksi, dan pencegahan. Karena sekarang sudah masif terjadi,” kata mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut.

 

Permendikbud tersebut mewajibkan sekolah memasang papan informasi

mengenai sekolah aman di serambi sekolah. “Jika anak kita mengalami kekerasan di sekolah, mau meminta tolong kemana? Negara tidak hadir di sekolah kita,” tambahnya. Oleh karena itu, harus ada nomor telepon kepala sekolah, dinas pendidikan, polsek, dan Kemendikbud. Fungsinya sebagai bantuan awal bila terjadi tindak kekerasan di sekolah.

 

Selain itu guru dan kepala sekolah wajib lapor kepada orang tua jika terjadi

tindak kekerasan. “Guru dan kepala sekolah yang diam dan mendiamkan dianggap lalai,” katanya. Oleh karena itu perlu disusun prosedur operasi standar (POS), karena selama ini guru dan kepala sekolah banyak yang tidak tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi tindak kekerasan di sekolah.

 

Baca Juga :

 

 

 

Gelaran Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Bentuk Pelibatan Publik

Gelaran Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Bentuk Pelibatan Publik

Gelaran Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Bentuk Pelibatan Publik
Gelaran Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Bentuk Pelibatan Publik
Pameran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2016 dibuka secara resmi. Pameran yang berjudul Gelaran Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan ini dirancang berbeda dan lebih ramai dengan adanya pelibatan publik.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menyebutkan, pihak-pihak yang

mengisi pameran selain dari unit utama di Kemendikbud, ada pula keikutsertaan masyarakat baik perusahaan maupun komunitas. Misalnya, ada dari Google, Microsoft, Intel, Bank Dunia, Komunitas Guru Belajar, SEAMEO Center, dan lain sebagainya.
“Saat ini semua peserta sudah siap,” kata Sesjen Didik Suhardi saat mendampingi Mendikbud membuka pameran, Minggu (21/02/2016).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pameran ini. Dengan adanya pelibatan publik maka diharapkan dapat mempercepat terciptanya ekosistem pendidikan dan kebudayaan.

Mendikbud mengatakan, pameran RNPK harus dimanfaatkan baik oleh pengisi

maupun pengunjung untuk membangun jejaring. Karena salah satu tujuan diadakannya rangkaian RNPK adalah untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan kebudayaan.
“Di RNPK ini hadir 1000 orang, jadi harus dibangun jaring, ikhtiarkan stan-stan (pameran) ini bisa berdiri di tempat asal para peserta,” kata Mendikbud sesaat sebelum menggunting pita tanda dibukanya pameran.

Usai menggunting pita Mendikbud berkeliling mengunjungi stan-stan dan

berinteraksi dengan petugas pameran. Bahkan, Mendikbud tidak ragu untuk mencoba alat pengukur indeks masa tubuh yang dipamerkan di salah satu stan SEAMEO center.
“Nanti pengunjung jangan lupa untuk mencoba juga ya,” tuturnya.