Pemkot Bogor Wajibkan Pendidikan Antikorupsi di SD dan SMP

Pemkot Bogor Wajibkan Pendidikan Antikorupsi di SD dan SMP

Pemkot Bogor Wajibkan Pendidikan Antikorupsi di SD dan SMP

Pemkot Bogor Wajibkan Pendidikan Antikorupsi di SD dan SMP
Pemkot Bogor Wajibkan Pendidikan Antikorupsi di SD dan SMP

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) segera mewajibkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk memasukkan muatan pendidikan antikorupsi di mata pelajaran. Kebijakan ini dilakukan untuk pencegahan korupsi sejak dini.

Hal itu dikatakan Wali Kota Bogor Bima Arya saat penyampaikan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemkot Bogor di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (26/4/2019). Setelah pertemuan itu, pemkot bersama KPK menyepakati beberapa langkah penanggulangan korupsi.

“Langkah menindaklanjuti koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor dan KPK. Kami akan segera mewajibkan SD, SMP di Kota Bogor untuk memasukkan mata pelajaran antikorupsi segera,” kata Bima Arya yang tiba di KPK didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

Kebijakan tersebut akan diawali dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwali) sebagai payung hukum pekan depan. “Minggu depan saya akan keluarkan Perwali-nya. Karena pendidikan korupsi harus mulai dari awal,” jelasnya.

Dalam pertemuan kurang lebih tiga jam tersebut di ruang rapat pleno lantai 15, Pemkot Bogor dan KPK juga membahas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pemkot Bogor sudah 100 persen melaporkannya.

“100 persen sudah diserahkan, tetapi masih ada 11 (orang) yang belum sempurna harus disempurnakan, direvisi,” tuturnya.

Tak hanya itu, KPK juga memaparkan kecenderungan praktik-praktik korupsi di

lingkungan pemerintah daerah, termasuk bidang-bidang yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.

“Kami diberikan paparan bahwa kecenderungan itu ada di dua bidang. Pertama adalah terkait dengan penyuapan dan kedua pengadaan barang dan jasa. Jadi, kami diberikan gambaran bagaimana caranya, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi,” jelas Wali Kota.

Dengan koordinasi ini kata dia, diharapkan di Kota Bogor tidak ada peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang sudah terjadi di daerah lain.

“Jadi banyak sekali perbincangan kami dengan Pimpinan KPK, karena kita tidak

ingin di kota Bogor ada peristiwa sama dengan daerah lain. Apalagi OTT misalnya. Kita ingin melangkah ke depan dengan mantap untuk memberantas korupsi,” katanya.

 

Sumber :

Sejarah Arti Nama Indonesia