Target Penerimaan Negara dari Tax Amnesty

Target Penerimaan Negara dari Tax Amnesty

Target Penerimaan Negara dari Tax Amnesty

Target Penerimaan Negara dari Tax Amnesty
Target Penerimaan Negara dari Tax Amnesty

BANDUNG-Anggota Badan Anggaran DPR RI, Akmal Pasluddin menilai, target penerimaan negara dari Tax Amnesty yang dicanangkan oleh pemerintah sebesar Rp 165 triliun terlalu ambisius.

Akibatnya, untuk mengantisipasi tidak tercapainya target tersebut agar tidak menjadi defisit anggaran sebesar 3 persen, pemerintah memangkas anggaran Kementerian/ Lembaga (K/L) serta anggaran pembangunan ke daerah. Oleh karena itu, Akmal meminta pemerintah harus mengevaluasi target penerimaan tersebut.

“Bahwa rendahnya respon Pengampunan Pajak harus dievaluasi, apakah terjadi karena ketidakpercayaan kepada pemerintah yang begitu dalam, atau memang karena para wajib pajak sedang tidak berdaya secara ekonomi sehingga berdampak pada turunnya penerimaan pajak,” tegas Akmal dalam siaran pers yang diterima jabarprov.go.id, Sabtu (6/8).

Akmal menambahkan saat ini, kondisi bisnis retail sedang terpuruk yang mengakibatkan turunnya penerimaan dari sektor PPN. Hal itu semakin ditambah dengan kondisi perekonomian global yang masih tidak sehat, juga sektor industri domestik yang stagnan, sehingga mengakibatkan konsumsi nasional pun menurun drastis.

“Harapan terakhir pemerintah untuk menyehatkan postur pendapatan negara pada pengampunan pajak telah suram. Perhitungannya terlalu optimis. Ini akan memaksa pemerintah melakukan jurus selanjutnya, yaitu dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga serta anggaran pembangunan daerah,” papar Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS ini.

Dampak dari adanya penghematan di seluruh K/L ini adalah akan

mempertahankan kondisi defisit anggaran tetap di bawah 3 persen sesuai dengan UU Keuangan Negara. Namun secara jangka panjang, upaya peningkatan kualitas kesejahteraan dan pemerataan pembangunan akan menjadi mundur kembali.

“Saya mengingatkan kepada pemerintah, pada upaya pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga serta pemotongan pembangunan daerah, harus konsultasi dengan DPR,” tegas Akmal.

Diketahui pasca diangkat menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani langsung

membuat kebijakan untuk memangkas anggaran terhadap seluruh K/L, juga dana transfer ke daerah. Pemotongan anggaran tersebut mencapai 133,8 triliun rupiah, yaitu 65 triliun untuk K/L dan 68,8 triliun untuk ke daerah.

Akmal menilai realistis, sebab kehadiran Sri Mulyani tersebut yaitu “SMI Effect”, hanya membawa sentimen positif sementara yang ditandai dengan hanya selang tiga hari pasca pengangkatan Sri Mulyani, rupiah kembali melemah terhadap dolar.

“Ada harapan terhadap iklim ekonomi Indonesia setelah Sri Mulyani masuk,

namun harapan itu hanya sekejap selama tiga hari saja, karena berbagai pihak baik pelaku ekonomi maupun pengamat meyakini, bahwa kondisi ekonomi yang berat akan dihadapi bangsa ini. Sehingga sosok Menkeu sekarang pun akan sulit merestorasi normalnya perekonomian negara ini,” tegas Akmal.

 

Baca Juga :