Keadilan Pendidikan dan Zonasi Sekolah

Keadilan Pendidikan dan Zonasi Sekolah

Keadilan Pendidikan dan Zonasi Sekolah

Sejak puluhan tahun lalu, Indonesia mengenal sekolah favorit dan bukan favorit. Pemerintah berupaya menghapus pemeringkatan itu dengan sistem zonasi. Apakah bakal berhasil?

Keadilan Pendidikan dan Zonasi Sekolah

Akhir Mei selanjutnya terjadi moment menggemparkan di Blitar, Jawa Timur. Seorang siswi SMP berprestasi memutuskan bunuh diri setelah tahu, bahwa dia tidak bakal bisa mendaftar ke SMA favorit terbaik di area itu. Penyebabnya adalah sistem zonasi, dia yang tinggal di Kabupaten Blitar kecil peluangnya bersekolah di Kota Blitar.

Dalam info resminya, Kementerian Pendidikan Nasional perlihatkan sistem zonasi ditetapkan pemerintah sebagai usaha pemerataan akses pendidikan dan menghilangkan status sekolah favorit atau bukan. Setiap sekolah diharuskan menerima sekurang-kurangnya 90 % siswa dari area sekitarnya, dan cuma 5 % kuota untuk calon siswa dari luar zona.

Pada praktiknya, dengan zonasi siswa diarahkan pilih sekolah negeri yang dekat dengan rumah. Sekolah bagus termasuk “dipaksa” menerima siswa dengan prestasi rendah, yang tinggal di dekat lokasinya untuk mengurangi beban ongkos transportasi dan menciptakan keadilan akses pendidikan.

Namun, sistem ini konsisten mengundang masalah. Ada area yang menerapkan menambahkan poin, kenakan sistem 3 gelombang penerimaan hingga menetapkan jalur-jalur spesifik berdasar pertimbangan tertentu. Bagi sebagian orang tua, aturan-aturan yang ditetapkan dianggap terlalu rumit dan merepotkan. “Daripada pusing, aku pilih memasukkan anak ke sekolah swasta saja. Sekarang telah diterima dikarenakan lebih duluan jadwal pendaftarannya,” kata Ardiana yang anaknya masuk SMP tahun ini.

Widyaningsih, warga Sleman, DI Yogyakarta yang termasuk memasukkan anaknya ke SMP tahun ini, melacak sekolah untuk anak menjadi sistem yang melelahkan. “Yang sekolah anaknya, yang tegang dan capek orang tuanya,” ujarnya.

Budhi Masturi, Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan DIY-Jateng menilai, tahun ini sistem pemerimaan siswa baru di sekolah yang bakal di awali awal Juli nanti, berpotensi mempunyai kerumitan yang sama.

“Melihat tahun selanjutnya potensi permasalan yang mungkin keluar itu soal zonasi. Tahun selanjutnya kita belum mempunyai instrumen untuk mengukur zonasi, agar yang di lapangan keluar kreatifitas, apabila kepala sekolah atau dinas mengfungsikan GPS atau surat info kepala desa. Selain itu, kuota termasuk bakal mungkin menjadi masalah. Ada kuota untuk penduduk pra sejahtera. Karena negara harus memberikan keadilan akses pendidikan, namun itu tahun selanjutnya itu menyebabkan sekolah favorit tidak terpenuhi kuotanya,” ujarnya.

Tidak layaknya sejumlah area yang ketat mengfungsikan batas administrasi kewilayahan sebagai arahan zonasi, DI Yogyakarta tahun ini memengaruhi aturan. Calon siswa boleh melalui batas wilayah asal sekolah yang dituju senantiasa berada didalam radius 5 kilometer dari rumahnya.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DI Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji. “Tahun ini tersedia pergantian aturan, di didalam Peraturan Menteri menyatakan berkenaan zonasi dan daring (online) boleh dilaksanakan secara bertahap oleh area cocok kondisi. Tahun ini dan kemarin zona membaginya berbeda. Misalnya untuk SMA, tahun kemarin zona itu batasnya kenakan wilayah administrasi, saat ini mengfungsikan jarak, dikarenakan yang dimaui oleh Peraturan Menteri itu sebenarnya jarak, bukan wilayah administrasi,” jelasnya.

Zonasi yang ditetapkan pemerintah Yogyakarta tidak semuanya berjarak 5 kilometer dari rumah siswa. Dalam kasus di mana tidak tersedia sekolah didalam radius tersebut, zonasi bisa berlaku hingga jarak 12 kilometer.

Setiap tahun, Yogyakarta meluluskan kira-kira 41 ribu siswa dari SMP/MTs. Daya tampung SMA/SMK kurang lebih terhadap angka yang sama. Jika ditambah dengan sekolah swasta daya tampungnya menjadi 45 ribu siswa. Dari kuantitas itu, diketahui bahwa setiap tahun kira-kira 4 ribu siswa SMA atau sederajat datang dari luar wilayah.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo mengakui, sistem zonasi meningkatkan panjang daftar beban bagi siswa. Ketika sekolah, siswa di Indonesia dibebani dengan kurikulum yang terlalu berat. Peraturan berkenaan zonasi menjadi beban tambahan dikala mereka lulus, dikarenakan hasil studi dengan kurikulum yang berat itu ternyata tidak menanggung bisa bersekolah cocok pilihan dikarenakan masalah aturan.

“Setiap siswa berhak untuk mengembangkan diri, namun kadang hak itu dibatas oleh aturan. Nah, aturan ini yang semestinya memberikan fleksibilitas berdasar dinamika yang ada, agar bisa merespon permohonan layaknya itu,” kata Heru kepada VOA.

Heru mengatakan, kasus di Blitar sebenarnya terjadi di banyak area lain, meskipun tidak berakhir dengan bunuh diri siswa. Dia berikan contoh, tersedia siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah yang dekat dengan rumahnya, dikarenakan perbedaan kabupaten. Akhirnya dia harus pilih sekolah lain yang jauh, namun dimungkinkan oleh aturan yang ada.

Dalam sejumlah kasus, kata Heru, aturan yang terlalu kaku membelenggu siswa dan memengaruhi stimulus belajarnya.

“Karena membawa permohonan namun dibatasi oleh aturan, siswa berpikir, buat apa studi betul-betul jikalau sesudah itu tidak bisa mendaftar di sekolah favorit. Maka pemerintah harus bersikap, berikanlah sekian % kapada anak diluar zona untuk bisa berkompetisi. Kalau tersedia peluang, sesudah itu bisa mencoba. Kalau apabila kalah, dia bisa tahu bahwa telah berjuang dan kalah. Kalau belum berjuang telah dibatasi, berarti itu disingkirkan,” paparnya.

Meski diatur lewat Peraturan Menteri, di Indonesia sistem pendaftaran siswa baru berbeda di tiap-tiap daerah. Tidak cuma itu, kecenderungan pergantian aturan setiap tahun ajaran baru, menyebabkan sistem ini sulit dipahami. “Kita kerap dianggap kurang sosialisasi, padahal bukan kurang, namun dikarenakan sebenarnya aturan tahun lalu, berbeda dengan tahun ini,” tambah Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji